TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso, sebagai salah satu tergugat dalam gugatan class action warga kota akan melayani gugatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut secara hukum. "Silakan saja tidak ada masalah, lanjutkan saja. Kita juga akan melayani secara hukum," kata Sutiyoso di kantornya Balaikota DKI, Rabu (13/3). Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan Urban Poor Consortium (UPC), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkoordinir gugatan class action mempersoalkan musibah banjir yang melanda Jakarta. Dalam tuntutannya, 14 orang mengatasnamakan warga kota mengajukan gugatan class action terhadap Presiden dan Gubernur DKI sebagai tergugat I dan II dengan Gubernur Jawa Barat sebagai turut tergugat. Gugatan diajukan karena para tergugat dianggap bertanggung jawab atas banjir yang menyebabkan kerugian besar pada masyarakat miskin. Massa UPC atau Masyarakat Miskin Kota ini kemudian dihalau oleh ribuan massa yang menamakan diri Forum Betawi Rempug (FBR) dengan diwarnai keributan. Massa FBR berhasil mengusir massa UPC karena dianggap pimpinan mereka, Wardah Hafidz telah menjual rakyat miskin kota dan mengatas namakan mereka untuk kepentingan golongan tertentu. Menanggapi aksi yang diwarnai kekerasan yang dilakukan FRB tersebut, Gubernur menyatakan tidak tahu menahu. "Saya nggak mengerti itu. Staf nggak mengerti sewaktu saya tanyai," kata dia. Aksi FRB usai menghalau UPC di depan balaikota DKI kemudian berlanjut di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebon Sirih. Di gedung wakil rakyat ini juga sempat terjadi keributan karena massa FRB memaksa Ketua DPRD DKI, Edi Waluyo untuk menemui mereka. Massa FRB meninggalkan gedung DPRD setelah Ketua DPRD DKI Edi waluyo menemui mereka di serambi gedung DPRD DKI. (Dimas Adityo-Tempo News Room)