Presiden SBY : Parsel Diberikan Dari Yang Mampu Kepada Yang Tidak Mampu

Reporter

Editor

Kamis, 4 November 2004 19:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Untuk mencegah pro- kontra yang berkepanjangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendadak mengunjungi pedagang dan pengrajin parsel di stasiun Cikini, Kamis (4/1) sekitar pukul 14.30 wib. SBY tidak lama, hanya sekitar 15 menit dilokasi tersebut. Selain melihat-lihat kondisi perdagangan parcel, Presiden juga memborong sejumlah parsel. Menurut Ny.Eva Dian Amriati yang parcelnya sempat dibeli Presiden. SBY membeli dua parsel dari tokonya, masing -masing seharga Rp 600 ribu dan Rp 400 ribu untuk jenis parsel makanan. Menurut pemilik Toko MM Fadhil, SBY tidak banyak bicara, Presiden hanya sempat mengatakan, "sebenarnya parcel ini tidak dilarang, hanya alangkah baiknya yang begini ini tidak diberikan untuk orang yang mampu tetapi kepada orang yang tidak mampu," kata Ny. Eva menirukan ucapan presiden.Eva sendiri mengaku sempat menyampaikan keluhan lesunya penjualan parsel menyusul isu larangan menerima parsel bagi pejabat negara. Padahal menurutnya ia telah terlanjur investasi dengan modal cukup besar dari hasil pinjam ke bank. Selain toko Eva, ada 6 toko lain yang sempat dibeli oleh SBY, masing-masing toko SBY membeli 2 buah parcel yang menurut Ny Eva akan diserahkan ke panti Jompo. SBY yang datang didampingi Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Andi Malarangeng hanya sekitar 15 menit kemudian melanjutkan perjalanan. Menurut, Ketua Persatuan Pedagang dan Pengrajin Keranjang Parsel, Rizki sejak ada penyataan dari anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Eri Riyana yang mengimbau pejabat dilarang menerima parsel, omset penjulanan tokonya turun drastis. Penurunanya mencapai 50 hingga 70 persen dari hari sebelumnya. Kondisi ini menurut Rizki dirasakan tidak hanya pedagang di sekitar Jabotabek. Tetapi imbasnya sampai ke Cirebon dan Jepara. "Sekarang di Jepara yang biasa memasok keranjang parsel, ribuan keranjang parcel menumpuk dan tidak jadi dikirim ke Jakarta," kata Rizki yang asal Jepara ini. Tokonya yang bisanya pada hari menjelang lebaran dapat meraup omset sekitar Rp 14 juta sehari. Namun sejak ada imbauan omsetnya melorot, sehari hanya mampu mengumpulkan Rp 5 juta. "Itupun masih dengan banting harga," katanya. Namun diakui Rizki sejak aksi demo ke DPR disusul dengan kunjungan komisi 6 DPR RI, geliat penjualan parsel mulai meningkat kembali. "Sekarang omset kami mulai naik yang tadinya Rp 5 juta sehari sekarang sudah Rp 8,5 juta sehari," ujarnya. Menurut Rizki penjualan parsel paling laku hanya pada hari tertentu seperti 10 hari setelah puasa hingga 3 hari menjelang lebaran. Hari ini sekitar 200 orang pedagang dan pengrajin keranjang parsel dari sejumlah tempat diantaranya pedagang dari Jalan Samali- Pasar Minggu, Jalan Barito dan Stasiun Cikini juga mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi mereka mendesak KPK untuk mencabut pernyataan tentang larangan menerima parsel. Meski Eri Riyana telah menyatakan minta maaf, menurut Rizki, pihaknya menyesalkan pernyataan maaf tersebut tidak diucapkan secara terbuka di depan media massa.Ramidi

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

4 hari lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

7 hari lalu

Boyamin Saiman Sambangi KPK Minta Bantuan Mutasi PNS ke Nurul Ghufron

Boyamin Saiman menyambangi KPK hari ini untuk menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Nurul Ghufron. Satire minta dibantu mutasi PNS.

Baca Selengkapnya

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

8 hari lalu

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.

Baca Selengkapnya

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

10 hari lalu

PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

14 hari lalu

Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

BCA menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha khusus bagi perempuan pengusaha ataupun usaha yang memiliki mayoritas karyawan perempuan.

Baca Selengkapnya

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

16 hari lalu

ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.

Baca Selengkapnya

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

17 hari lalu

Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.

Baca Selengkapnya