TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mewanti-wanti agar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak gegabah merealisasikan rencana moratorium pembangunan mal. Anggota Komisi B yang membidangi penanaman modal daerah, Santoso, mengatakan aspek investasi harus diperhatikan Jokowi. "Jangan sampai investor yang tadinya mau menanam modal di Jakarta malah balik kanan," kata Santoso ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 17 September 2013.
Santoso mengatakan, Jokowi harus melihat potensi pasar yang ada di Jakarta. Mal, kata dia, memiliki pangsa pasar tersendiri. Begitu juga dengan pasar rakyat. Oleh sebab itu, dia berharap Jokowi mewadahi semua pihak.
Potensi kelas menengah yang cukup tinggi di Jakarta, menurut Santoso, merupakan konsumen bagi para pengembang bisnis mal. Politikus Partai Demokrat ini paham akan keinginan Jokowi mendorong kemajuan pedagang kaki lima (PKL).
Namun, dia menilai, ketimbang melakukan moratorium pembangunan mal, Jokowi sebaiknya menegakkan aturan yang ada saat ini, yaitu peraturan daerah tentang perpasaran. Dalam aturan ini, mal memiliki kewajiban menyediakan lahan bagi PKL. "Nah, Jokowi musti awasi aturan ini sudah jalan atau belum. Kalau ada pemilik mal tidak menjalankan bisa dikenakan sanksi," katanya. Dengan langkah seperti ini, menurut Santoso, akan ada timbal balik yang bagus antara pemilik mal, pemerintah, dan PKL.
