TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jakarta tengah bersiap mendapatkan penerimaan pajak baru. Per 1 Januari 2014, pajak rokok akan dinaikkan sebesar 10 persen dari harga eceran.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Jakarta, Iwan Setiawandi, mengatakan tahun penerimaan pajak dari pajak rokok diperkirakan mencapai Rp 300 miliar di 2014. "Ini kurang dari 1 persen dari target penerimaan pajak 2014 sebesar Rp 32 triliun," ujar Iwan kepada Tempo, Kamis, 10 Oktober.
Ia mengatakan, penerimaan pajak rokok ini memang baru diterapkan tahun depan. Perhitungan penerimaan pajak itu pun dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada di Ibu Kota. Diperkirakan, jumlah penduduk mencapai 9 juta jiwa.
Nanti penerapannya, Iwan menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memungut pajak pada saat produsen membeli cukai. Kemudian, penerimaan pajak dari cukai tersebut akan dibagi ke setiap daerah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.
Untuk alokasi penerimaan pajak dari rokok, menurut dia, akan diterapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 50 persen dari Rp 300 miliar, kata Iwan, akan digunakan untuk biaya pemulihan kesehatan masyarakat, seperti TBC dan penyakit paru-paru.
Sedangkan 50 persen lagi, ujar Iwan, akan dipakai untuk penegakan hukum itu sendiri. Ia mencontohkan seperti melakukan sosialisasi untuk tidak mengkonsumsi rokok, penertiban kawasan merokok, dan lain sebagainya.
Menurut dia, penerimaan pajak sebesar Rp 300 miliar dari rokok masih terbilang kecil. Ini mengingat konsumsi rokok di Ibu Kota yang sangat banyak. Ia pun menargetkan setiap tahunnya angka ini akan bertambah.
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
21 Januari 2024
Jenis dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DKI Jakarta 2024
Pemprov DKI Jakarta resmi menerbitkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda ini diundangkan sejak 5 Januari 2024.
