TEMPO.CO, Jakarta - Satu tahun sudah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 15 Oktober 2012. Pada era kepemimpinan mereka, reformasi birokrasi baru terasa di level kelurahan dan kecamatan. Pada Juni lalu, muncul 267 lurah dan 44 camat baru hasil seleksi lelang jabatan.
Dari hasil blusukan, Jokowi mengatakan tidak menemukan keluhan berarti di kecamatan dan kelurahan. Pelayanan KTP, kartu keluarga, dan surat pindah, misalnya, dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, pengaduan di sektor perhubungan, terutama kemacetan, menempati posisi teratas.
Dalam wawancara dengan Tempo, Senin, 14 Oktober 2013, Jokowi memastikan pembenahan tak berhenti di tingkat lurah dan camat. “Lihat saja nanti, siapa yang disembelih,” ujarnya. Persoalan birokrasi di mana pun sama: mencari zona nyaman. Terlebih lagi, budaya kerja yang dibangun bukan kompetisi dan berorientasi hasil. Berikut ini petikan perbincangan dengan mantan Wali Kota Solo itu.
Apa hasil reformasi birokrasi selama setahun ini?
Kami ingin membawa tradisi baru yang berorientasi hasil, yakni pelayanan. Desember nanti, ada survei ke masyarakat apakah mereka sudah merasa dilayani di kelurahan dan kecamatan. Birokrasi di mana-mana senang dengan zona nyaman. Sayangnya, yang dibangun bukan budaya kompetisi dan hasil, melainkan berorientasi prosedur. Itulah kenapa ada lelang jabatan. Kami ingin mendapatkan birokrasi, pemimpin wilayah yang melayani. Tentu perlu waktu.
Selain dari survei, dari mana Anda mendapat masukan tentang kinerja pemerintahan?
J: Ada tempat pengaduan di lantai tiga Balai Kota, yang hasilnya saya dapatkan setiap Jumat. Sehingga, waktu rapat pimpinan Senin, saya sampaikan, “apa yang harus kamu lakukan, ini yang kurang, itu sudah baik”.
Keluhan paling banyak di sektor perhubungan, terutama soal kemacetan. Apakah ada rencana merombak dinas terkait?
Kalau dirombak, apa kemudian jalanan tidak macet? Masalah mendasarnya ada pada transportasi massal yang terlambat. Seharusnya monorel dan MRT itu sudah ada 20 tahun lalu. Kami tidak berani menerapkan genap-ganjil karena nanti masyarakat mau naik apa kalau sekarang saja sudah berjejalan di angkutan umum. Ini problem lapangannya rumit.
Lalu, bagaimana penerapan reward and punishment?
Saya enggak pernah marah-marah. Lihat saja nanti siapa yang disembelih. Kalau seseorang ditempatkan di sebuah posisi dan bisa menyelesaikan persoalan, kenapa harus dicopot? Tetapi kalau dia tidak bermanfaat atau malah menambah masalah, buat apa?
Apakah masukan dari “mata-mata” Anda di lapangan turut mempengaruhi kebijakan?
Mereka bertugas mengecek program di lapangan. Supaya seimbang dengan birokrasi, harus ada “telinga” yang lain. Jangan sampai kita dipagari sehingga informasi yang datang cuma “baik, Pak, sudah bagus”. Saya yang menentukan apakah masalah ini cukup ditangani wali kota, camat, atau lurah. Tes dulu mereka. Kalau sudah mengeluh, baru saya atasi.
Topik terhangat:
Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | Dolly Riwayatmu | Info Haji
Berita lainnya:
Kejar Jokowi, Empat Wartawan Kecopetan
Ada Cacing Hati di Sapi Jokowi
Kenapa Jokowi Kurban di Lenteng Agung?
Berita terkait
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
6 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
7 jam lalu
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca SelengkapnyaNadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
8 jam lalu
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
8 jam lalu
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
8 jam lalu
Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
9 jam lalu
Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo
Baca SelengkapnyaWarga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
10 jam lalu
Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
10 jam lalu
Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang
13 jam lalu
Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi
Baca SelengkapnyaRespons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo
13 jam lalu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo
Baca Selengkapnya