Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengenakan helm dan pakaian proyek saat menghadiri peletakan batu pertama pembangunan lima pasar rakyat di pasar Manggis, Jakarta (6/11). Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan dirinya belum menerima hasil audit atas program Kartu Jakarta Sehat yang telah berjalan satu tahun. "Jelas masih ada kekurangannya," kata gubernur yang akrab disapa Jokowi ini seusai acara penanaman pohon di wilayah percontohan, di kawasan konservasi Ciliwung, Condet, Jakarta Timur, pada Ahad, 10 November 2013.
Sejauh ini, premi jaminan kesehatan sebesar Rp 23 ribu yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencakup keseluruhan layanan kesehatan. Metode jaminan kesehatan ini juga akan diterapkan secara nasional mulai tahun 2014 nanti dengan nilai premi Rp 18 ribu.
Jokowi menyatakan audit yang akan dipakai untuk evaluasi adalah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit tersebut, Jokowi mengatakan, belum diterima oleh dirinya hingga saat ini. "Kalau dari inspektorat, tidak ada suara apa-apa," kata Jokowi.
Terkait penerapan Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dikelola oleh PT Askes, yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan pada tahun depan, Jokowi tidak berkomentar banyak. "Setahu saya, BPJS tidak total, KJS kan total, termasuk untuk layanan operasi dan cuci darah," kata Jokowi.
