TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta buruh ikut mempertimbangkan berbagai program kesejahteraan masyarakat yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia mengakui kenaikan upah buruh pada 2014 memang tak signifikan dibanding ketika menetapkan upah minimum 2013.
Akan tetapi, Jokowi menambahkan, bukan berarti pemerintah tak berpihak pada mereka. "Kami kan sudah memberi KJS, KJP, dan sedang membangun perumahan murah untuk pekerja. Otu semua meringankan beban hidup," katanya di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 18 November 2013.
Dia mengungkapkan itu ketika menanggapi rencana buruh yang akan kembali berdemonstrasi di Balai Kota dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin. Menurut Jokowi, kondisi ekonomi yang sedang lesu membuat upah tak mungkin dinaikkan terlalu banyak. "Dollar juga menguat dan rupiah melemah, jadi kondisi itu juga perlu dipertimbangkan," katanya.
Oleh sebab itu, pemerintah mengalihkan sebagian beban melalui berbagai program kesejahteraan. Di antaranya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan rumah susun sederhana sewa murah.
"Program itu tidak pernah dimasukkan dalam komponen perhitungan upah, padahal mengurangi kebutuhan cukup banyak," katanya. Oleh sebab itu, dia meminta buruh tak hanya menginginkan upah yang besar tanpa menghitung kebutuhan mereka.
