Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, megaproyek tanggul raksasa atau giant sea wall hanya layak jika sepenuhnya dikerjakan swasta. "Studi kelayakannya saja harus diberikan kepada swasta," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 4 Desember 2013.
Menurut Ahok, masuk akal kalau tak ada investor berani menanamkan modal untuk melakukan studi kelayakan giant sea wall. "Itu artinya bagi mereka saja tidak feasible, kan," kata Ahok.
Ahok mengaku tak tahu berapa kira-kira modal yang diperlukan untuk studi kelayakan. "Sempat datang orang luar negeri mengajukan studi kelayakan, tapi biaya dari kita sehingga ditolak."
Pemerintah, ia menambahkan, tidak akan mengambil keuntungan atas investasi pembangunan giant sea wall. "Masak studi kelayakan saja harus pakai uang pemerintah," kata Ahok.
Menurut Ahok, akan lebih feasible bagi pemerintah untuk mendahulukan reklamasi pulau di perairan dan beberapa pantai di utara Jakarta. "Kalau menahan rob, perumahan di Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, dan Pluit sudah cukup," kata Ahok.
Adapun ancaman banjir yang dihadang dengan giant sea wall, Ahok menilai, tidak terlalu signifikan bagi Jakarta. "Daerah perumahan seperti Clincing itu kalau ada apa-apa tinggal tutup tanggul tidak akan terjadi apa-apa." Menurut Ahok, giant sea wall lebih strategis untuk persediaan sumber air. "Dulu river osmosis kan mahal, kalau sekarang tidak perlu tanggul penampung, sudah bisa pakai osmosis yang murah."
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan studi kelayakan giant sea wall akan dimulai tahun 2014. Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, setelah studi selesai, pembangunan dapat dimulai pada tahun berikutnya.
