DPRD Ragu Target Jokowi Tahun Depan Tercapai  

Kamis, 5 Desember 2013 09:42 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menilai target Gubernur DKI Joko Widodo soal pendapatan Jakarta dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014 sebesar Rp 39,44 triliun kurang realistis. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Matnoor Tindoan mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat pendapatan asli daerah.

Matnoor mengatakan, nilai tukar rupiah yang masih lemah secara makro akan berimbas pada tingginya harga barang. Sedangkan selama ini pendapatan asli daerah Jakarta lebih banyak dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan jasa.

Akibatnya, jika nilai rupiah masih lemah, ada kemungkinan daya beli masyarakat akan turun, yang bisa menyebabkan pendapatan dari sektor pajak akan turun. "Pendapatan daerah, terutama yang masih mengandalkan pajak, memang tidak terlepas dari ekonomi makro," kata Matnoor di Balai Kota kemarin. Ia membandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah hingga Oktober tahun ini yang masih sekitar 71 persen atau sebesar Rp 19,4 triliun dari target Rp 26,26 triliun dalam APBD Perubahan.

Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali pun menyoroti pendapatan asli daerah yang masih lebih banyak mengandalkan dari sektor pajak. Padahal, pendapatan dari sektor pajak hanya meningkat sekitar 12 persen per tahun. Lantaran itulah ia pesimistis bila DKI menargetkan kenaikan pendapatan dari sektor pajak hingga 40 persen. Ia menyebutkan salah satu contohnya. "Pajak restoran dalam APBD Perubahan 2013 yang angkanya Rp 1,4 triliun dinaikkan menjadi Rp 2 triliun," ujarnya.

Menanggapi keraguan anggota Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah optimistis memasang target pendapatan tinggi karena sudah menerapkan sistem online. "Wajib pajak restoran, khususnya dari yang hanya 8.000 unit usaha bisa sampai dua kali lipat jika menggunakan online," katanya. Selain itu, DKI berencana menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.

SYAILENDRA

Pendapatan Pajak dari Tahun ke Tahun
- 2010: Rp 10,7 triliun.
- 2011: Rp 15,2 triliun.
- 2012: Rp 19,2 triliun.
- 2013: Rp 19,4 Triliun hingga Oktober dari target Rp 26,6 triliun.
- 2014: Target pendapatan pajak direncanakan Rp 32,50 triliun.

Berita Terpopuler Lainnya
Bu Pur Panggil Kapolri 'Dik Tarman'
9 Gaya Panggung Agnes Monica yang Bikin Heboh
Sandra Dewi Kepergok Mojok dengan Edgard di Kafe
Ini Bu Pur yang Dikenal Mindo Rosa
Alasan Ahok Minta Pintu Tol Semanggi I Ditutup

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

2 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

3 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

6 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

7 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

10 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

18 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya