Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berkunjung ke pinggir Kali Ciliwung di Kampung Pulo, Bukit Duri, Jakarta, (6/11) untuk melihat penyebab banjir diwilayah tersebut. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta, Johnny Welas Polly, menilai pemerintah kurang serius dalam menyusun program penanggulangan banjir. Hal ini tampak dari masih adanya pompa waduk pluit yang rusak serta cctv di rumah pompa belum terpasang.
"Padahal untuk permasalahan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seharusnya direncanakan lebih matang," kata politikus Partai Demokrat ini, ketika dihubungi Tempo, 9 Desember 2013. Johnny melihat pemerintah DKI kurang serius.
Anggota Komisi D bidang Pembangunan tersebut meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengevaluasi perencanaan program ini kenapa bisa sampai telat atau malah ada pompa yang belum selesai diperbaiki. Terutama Dinas yang berkaitan secara langsung. Padahal program penanggulangan banjir sudah dibahas sejak awal tahun 2013.
Anggota Komisi D dari Partai Gerindra, M Sanusi, berpendapat senada. "Penyakit pemerintah daerah dari dulu adalah menggelar tender di tengah atau akhir tahun," katanya.
Padahal, menurut Sanusi, pemerintah bisa menjalankan tender di awal tahun setelah masuk tahun anggaran baru. Jadi, pada pertengahan tahun semua proyek sudah bisa dikerjakan.
