Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyindir pemerintah pusat. Dia berpendapat, Indonesia belum daulat dalam hal pangan. Dia melihat banyak permasalahan yang berkembang di lapangan.
"Belum ada rencana produksi dan politik yang jelas dalam ketahanan pangan," kata Jokowi di Auditorium Prof Dr Harun Nasution kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2013.
Padahal, Jokowi melihat bahwa dua aspek tadi akan berkaitan erat dengan kesejahteraan nelayan dan petani. Bahkan, ketidakjelasan dalam proses produksi dan politik ini memicu munculnya spekulan dan kartel.
Jokowi memberi contoh di Ibu Kota. Stok beras di Pasar Beras Cipinang hanya 30.000 ton, padahal kebutuhan beras sampai 3.000 ton per hari. Artinya, stok beras Jakarta hanya cukup untuk 10 hari.
"Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan kartel dan spekulan," ujar mantan Wali Kota Solo ini. Para spekulan ini bermain di tingkat pasar kecil, sehingga harga menjadi mahal.
"Saya akui, untuk Jakarta belum punya konsep matang dalam membangun kedaulatan pangan," katanya. Untuk itu, Jokowi mengaku sedang merancang konsep kedaulatan pangan.
Dia berharap pemerintah pusat juga bisa turun tangan. Karena, untuk menciptakan kedaulatan pangan di sebuah wilayah, butuh koordinasi dengan provinsi lain di bawah pemerintah pusat. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur oleh pusat juga bisa membantu terciptanya kedaulatan pangan.
