Efektivitas PNS Wajib Naik Angkutan Umum Diragukan  

Reporter

Kamis, 2 Januari 2014 14:05 WIB

Ilustrasi angkutan umum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan baru Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mewajibkan pegawainya menggunakan kendaraan umum setiap Jumat diragukan efektivitasnya. Soalnya, kebijakan serupa pernah dipraktekkan di daerah lain, namun tak bertahan lama.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit, kebanyakan program itu hanya menjadi gerakan sesaat. "Biasanya hanya bertahan seminggu atau dua minggu, setelah itu kembali lagi seperti biasa," kata Danang ketika dihubungi, Kamis, 2 Januari 2014.

Gagalnya program serupa, kata dia, sering kali disebabkan persiapan yang tak matang. Akhirnya, kebijakan sejenis hanya ramai di media, tetapi pelaksanaannya gagal.

Jika mewajibkan pegawai negeri sipil menggunakan angkutan umum, pemerintah harus memastikan ketersediaan armada yang memudahkan perjalanan pekerjanya. Apalagi, banyak pegawai golongan I dan II yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor. Karena itu, Danang meminta Pemprov DKI membuat pemetaan tempat tinggal pegawai terlebih dulu.

Ketersediaan angkutan umum juga perlu diperhatikan "Jangan sampai membuat instruksi yang tidak memperhatikan realita," ujarnya.

ANGGRITA DESYANI



Terpopuler:
FPI Ancam Demo Polresta Depok
Polisi Depok Tahan Lima Anggota FPI
Wajib Naik Angkutan, PNS Harus Berangkat Dini
Jokowi Perintahkan PNS DKI Naik Angkutan Umum
Teroris Digerebek, Densus Sita Senjata di Bogor
Arus Balik Tahun Baru, Jalur Puncak Macet







Advertising
Advertising

Berita terkait

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

36 menit lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

2 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

8 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

10 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

10 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

10 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

11 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

11 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

12 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

13 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya