TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi berjanji untuk merealisasikan pembangunan underpass dan flyover di Bulak Kapal tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 50 miliar untuk pembebasan lahan. Anggaran itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014.
"Untuk pengerjaan fisik dipersiapkan awal triwulan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ahad, 12 Januari 2014. Proyek multiyears itu pasti terealisasi setelah pemerintah pusat kembali menyetujui pembangunan pada tahun ini. Syaratnya, pemerintah setempat menyediakan lahan.
Kepala Bidang Perencanaan pada Dinas Bina Marga dan Tata Air, Rosman Mochtar, mengatakan proyek yang didahulukan adalah underpass. Alasannya, kalau didahulukan pembangunan flyover, akan menyulitkan pengerjaan underpass. Sebab, alat berat tak dapat menjangkau.
Menurut Rosman, seluruh biaya pembangunan underpass dan flyover ditanggung pemerintah pusat. Diperkirakan, proyek multiyears tersebut akan menelan biaya sekitar Rp 300 miliar.
Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2011. Tetapi gagal dijalankan karena pemerintah Kota Bekasi tak mampu membebaskan lahan seluas 3,5 hektare. Padahal, pemerintah pusat telah menyiapkan dana awal sebesar Rp 20 miliar.
Rencananya, jika proyek tersebut terealisasi, ada tiga ruas jalan layang yang dibangun. Pertama, jalan layang yang menghubungkan Jalan Joyo Martono dan Jalan Pahlawan melintasi rel kereta api. Kedua, Jalan Joyo Martono ke Jalan Diponegoro. Ketiga, jalan layang yang menghubungkan Jalan Pahlawan ke Diponegoro. Sementara satu jalan bawah tanah akan dibangun menghubungkan Jalan Juanda dan Jalan Diponegoro sebagai jalan utama.
Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Aryanto Hendrata, mengatakan pemerintah harus bisa menyerap anggaran yang dialokasikan untuk biaya pembebasan lahan jika proyek tersebut tidak gagal kembali. "Tidak ada masalah jika anggarannya disiapkan," katanya.
