TEMPO.CO , Jakarta:Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) mengenalkan sistem pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui online. Sistem ini akan diterapkan mulai 1 Februari 2014 mendatang.
Kepala Dinas P2B, I Putu Indiana, mengatakan, melalui penerapan sistem di mana pemohon tak perlu lagi berurusan melalui layanan loket di suku dinas ini dapat menekan praktek pencaloan dalam mendapatkan IMB (#Izin Mendirikan Bangunan | IMB). "Melalui sistem online, pemohon tidak perlu lagi keluar rumah untuk mengurus dokumen keperluan IMB," kata Putu di kantornya, Kamis, 30 Januari 2014.
Mekanisme permohonan IMB online tersebut, menurut Putu, relatif mudah dan dapat diikuti dengan petunjuk yang cukup jelas. "Pertama jelas harus mengisi data diri serta foto desain perencanaan bangunannya," kata Putu. Setelah itu, pemohon akan mendapat akses pin yang akan menjadi akses untuk berkomunikasi dengan petugas secara online. "Tidak perlu tatap muka hingga nanti mengambil sertifikat IMB di kecamatan masing-masing," kata Putu.
Putu mengatakan, sistem yang merupakan bagian dari pelayanan satu pintu tersebut akan mampu memangkas hingga 50 persen waktu yang biasa diperlukan untuk mengurus IMB secara konvensional. "Jika petugas secara efisien menangani satu pemohon, prosesnya bisa langsung jadi dalam sehari," kata Putu. Selama ini, menurut Putu, pembuatan IMB bisa memakan waktu hingga 14 hari.
Guna menghindari celah bagi pembuat IMB palsu, Putu mengatakan, nantinya akan dilakukan verifikasi dokumen saat pemohon mengambil sertifikat IMB di masing-masing kecamatan. "Setelah mereka membayar, baru bisa diambil," kata Putu. Jika terdeteksi beberapa dokumen dinilai tidak sesuai seperti tujuan penggunaan bangunan, maka permohonan dapat ditolak dan pemohon bisa dikenakan sanksi pidana atas tuduhan pemalsuan dokumen.
Putu mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengeluarkan hingga rata-rata 12 ribu IMB per tahun sejak 2011. "80 persen dari IMB adalah untuk bangunan rumah selebihnya non-rumah yang banyak jenisnya," kata Putu.
IMB menjadi masalah krusial di Jakarta. Warga mengeluhkan pengurusannya yang sungguh sulit (baca pula: Sulit Urus IMB, Datangi Kantor Ahok).
