Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Pamulang - Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan sudah ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun oleh DPRD Kota Tangsel, Senin, 3 Februari 2014. Rapat yang dihadiri oleh Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tangsel tersebut menetapkan APBD Kota Tangsel untuk tahun 2014.
Saat ditemui seusai rapat, Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan perintah kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) untuk melakukan percepatan dan melakukan akselerasi sehingga tidak terlambat untuk melakukan pembangunan.
"Alhamdulillah, walau dengan penuh dinamika akhirnya APBD Kota Tangsel sudah ditetapkan sebesar Rp 2,6 triliun," ujar Airin kepada wartawan sambil bergegas pergi meninggalkan gedung DPRD.
Robert Usman, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tangsel, menjelaskan pengesahan APBD terlambat ditetapkan karena ada sikap kehati-hatian dari Pemkot Tangsel. Selain itu, dalam evaluasi di akhir tahun ternyata terdapat banyak SILPA (sisa laporan penggunaan anggaran) yang membengkak sehingga kinerja dan program kerjas masing-masing perlu dievaluasi kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
"Keterlambatan penetapan APBD ini sudah menyita waktu selama satu bulan lebih dari seluruh waktu pembangunan yang mestinya sudah bergulir sejak awal Januari," kata Robert.
Ia mengatakan tidak diduga bahwa prediksi SILPA untuk tahun anggaran 2013 sebanyak Rp 566 miliar. Oleh sebab itu, perlu dievaluasi jangan sampai ada SKPD di tahun anggaran 2014 ini yang mendapatkan anggaran besar lalu berujung SILPA.
Pada tahun ini, ujar Robert, angka-angka SILPA di tahun 2013 kami jadikan angka pasti pada bulan Januari. Angka pasti itulah yang kita olah sedemikian rupa dan kita simpan di SKPD yang menjadi prioritas. "Kami sudah memilah SKPD mana saja yang kita tambah anggarannya agar bisa mempercepat pembangunan," ujarnya.
Ia mengatakan ada beberapa SKPD yang ditambah anggarannya, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Bina Marga. "Karena yang kita tahu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menagani saluran-saluran dan menangani banjir sehingga tambahan anggaran tersebut bisa digunakan dengan semaksimal mungkin," kata Robert.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
