Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mohamad Sanusi, menegaskan DPRD tidak menolak usul Dinas Kebersihan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama perihal pengadaan 200 truk sampah.
Sanusi malah mengungkapkan bahwa tak ada usul pengadaan 200 truk sampah yang masuk ke Dewan. Karena itu, tak ada pengajuan usul pengadaan truk yang perlu disetujui.
"Dewan tidak mencoret karena memang tak ada ajuan masuk ke Dewan. Jadi, apa yang mau dicoret?" ujar Sanusi kepada wartawan, Selasa, 4 Februari 2014. Meski tak ada usul dari Dinas Kebersihan yang masuk ke Dewan, Sanusi menjelaskan bahwa bukan berarti memang tak ada pengajuan usul pengadaan truk sampah.
Sanusi mengatakan Dinas Kebersihan memang mengajukan pengadaan 200 truk sampah. Namun ajuan itu tertahan di Bappeda. Jika Bappeda tak mencantumkan permintaan ke draf usulan, maka ajuan itu tak akan masuk ke Dewan. Adapun Sanusi mengaku tak tahu pasti kenapa usul tertahan di Bappeda karena Bappeda yang punya pertimbangan. (baca:Jokowi: Jakarta Kekurangan Truk Sampah)
Sanusi menduga, usul tak dilanjutkan karena Dinas Kebersihan tak bisa menjelaskan urgensi pengadaan truk itu. Apalagi, selama ini Dinas Kebersihan masih mengandalkan pihak swasta untuk menangani sampah.
"Visinya Pak Ahok ke depan pengelolaan sampah kan sifatnya dikelola oleh camat atau lurah langsung. Nah, mungkin Dinas Kebersihan jelasinnya kurang lengkap, kurang clear, tidak jelas yang swasta diapain nanti, sehingga tak di-draft-kan," ujarnya menegaskan. (baca: Ahok Curiga Ada Korupsi Miliaran di Sampah)
Sanusi melanjutkan, Dinas Kebersihan harus bisa menjelaskan pengelolaan sampah ini. Sanusi mengatakan jika Dinas Kebersihan masih ingin menggunakan jasa swasta, sebaiknya jangan membeli truk.(baca: Penyebab Anggaran Truk Sampah Jokowi-Ahok Mentok)
"Dinas juga harus bisa mengubah gaya pengelolaannya, seperti PT-PT swasta. Kalau sampah ini dikelola dengan baik, bisa menghemat banyak. Tapi, jika dikelola tidak baik, maka akan lebih mahal," ujarnya.
Ditanyai apakah Ahok sudah mengetahui hal ini, Sanusi menjawab sudah. Dia juga mengatakan Ahok kaget ketika mendengar bahwa usul itu tidak sampai ke Dewan.
"Ahok menegaskan bahwa usulan itu ada. Kami tegaskan bahwa usulan memang ada, tapi hanya sampai Bappeda dan tak masuk ke kami," ujar Sanusi.
