Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turun dari Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak melunasi sisa tagihan pembelian bus Transjakarta asal Cina yang sudah berkarat ketika baru didatangkan. Bus Transjakarta semacam itu dianggap tak layak pakai. "Sudah kami putuskan tidak akan bayar sisanya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014. "Kalau ngotot, kami akan bawa ke pengadilan."
DKI Jakarta baru membayar 26 persen dari biaya mendatangkan 310 bus Transjakarta. Namun sejumlah komponen bus ditemukan rusak. Ahok pun naik pitam. Ia langsung menyelidiki dugaan penyelewengan tender. Bahkan Kepala Dinas Perhubungan terancam diganti.
Ahok ingin mengembalikan bus Transjakarta itu. Selain 310 bus itu, DKI Jakarta mendapat tambahan 30 bus hibah dari dana corporate social responsibility perusahaan. Bus-bus bermerek Hino itu, kata Ahok, sedang dirakit di Bogor, Jawa Barat. (Baca: Transjakarta Sejak Awal Cium Bus Asal Cina Cacat)
Ahok mengkritik kontrak pengadaan bus tersebut. Kontrak tersebut tak mengungkapkan sanksi atas pelanggaran maupun jika ada kerusakan atas barang. Ahok menganggap kontrak sengaja dibuat lemah demi menguntungkan orang lain. "Di DKI (Jakarta) selalu begitu, ada kesengajaan membuat kontrak lemah," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2014.
Ahok menilai ada pemenang tender menyerahkan pekerjaannya ke perusahaan yang tidak bergerak di bidang transportasi. Menurut Ahok, patut dicurigai adanya calo yang mengantarkan pembelian bus-bus itu. "Bagaimana bisa memesan kendaraan tapi si perusahaan pemenang tender itu bukan bergerak di bidang transportasi dan malah konstruksi," kata Ahok. "Berarti itu sudah bisa pesan produk murah dan bukan ATPM yang seharusnya menang."
