TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Heru Budihartono mengatakan, sudah ada prosedur tetap yang dilakukan pihaknya untuk melakukan pengamanan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Menurut dia, tak ada SOP yang dilanggar terkait penyadapan di rumah dinas Jokowi. "Sudah ada protap pengamanannya," kata dia kepada Tempo Jumat 21 Februari 2014.(Baca:
Penemuan Alat Sadap di Rumah Jokowi 3 Bulan Lalu)

Dia mengatakan, para personel pengamanan pun perlu melakukan sejumlah strategi khusus tergantung pada kebiasaan Gubernur yang diamankannya. "Tergantung kenyamanan dan kebiasaan Gubernur." (baca: Menjelang Pemilu, Rumah Dinas Jokowi Disadap)

Seperti diketahui, Jokowi termasuk Gubernur yang terbuka. Tamu dari berbagai kalangan bisa mudah bertemu dengannya di rumah dinas maupun kantornya. Terlebih lagi saat blusukan, siapapun bisa mudah mendekatinya. Terkait hal tersebut, menurut Heru, pihaknya memiliki strategi tertentu. "Misalnya menempatkan orang-orang tak berseragam di sekeliling Gubernur," kata dia.

Dia menegaskan, pihak pengamanan memiliki trik-trik sendiri yang tidak perlu diungkap ke publik untuk mengamankan Jokowi. Menurut Heru, DKI 1 memiliki belasan personel pengawal pribadi. Rumah dinasnya pun selalu dijaga oleh sejumlah personil Satpol PP.

Dalam kurun waktu tertentu pun, pengawal pribadi yang berasal dari kepolisian dirotasi dengan koordinasi bersama Polda Metro Jaya. "Makin banyak strategi makin bagus," kata dia. (Baca:

Pasca penyadapan ini, menurut Heru, pengamanan terhadap Jokowi pun diperketat. Jokowi sendiri pun mengatakan hal serupa. "Ya kami ingin merasa lebih terproteksi dan terlindungi," kata dia. Dia mengaku menambah jumlah pengawal pribadinya.

NINIS CHAIRUNNISA