Warga melintasi rumah Susun Pinus Elok, Cakung, Jakarta, (27/09). Rumah Susun Pinus Elok ini sudah bisa digunakan untuk menampung penghuni baru. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengungkapkan bahwa kebijakan pelegalan atau pemutihan di rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak ada lagi. "Sudah tidak ada, sudah dihilangkan," ujar Yonathan kepada Tempo, Senin, 3 Maret 2014.
Kebijakan pemutihan adalah kebijakan yang melegalkan pengontrak, pembeli, atau penyewa unit rusun yang telah disalahgunakan oleh penghuni aslinya. Kebijakan ini muncul tahun lalu saat didapati ada banyak unit di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ditempati oleh pihak-pihak yang tak terdaftar di dinas. (Baca: Kadis Perumahan: Jual Beli Rusun Termasuk Pidana)
Yonathan mengatakan kebijakan meniadakan pemutihan itu berlaku mulai tahun ini. Alasannya, pemutihan justru memberi ruang bagi penghuni sah rusun untuk menyewakan atau memperjualbelikan unitnya. Selain itu, penghapusan pemutihan juga untuk memberi efek jera buat mereka yang menyalahgunakan unit sewa. Yonathan meminta orang yang telah menyewa secara ilegal tahun ini harus mencari hunian baru sendiri. Sementara itu, mereka yang menyewakan akan dilaporkan ke polisi. (baca: Polisi Akan Tangkap Mafia Sewa Rusun)
Akhir Februari 2014, sebagian unit rumah susun di Kompleks Rumah Susun Pinus Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, disegel karena ditempati secara tidak sah telah dikosongkan pemiliknya. Pada 20 Februari 2014, Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III yang mengelola rumah susun Pinus Elok menemukan 44 unit rusun ditempati masyarakat umum melalui prosedur yang tidak sah. Mereka ditengarai menyetor uang kepada oknum yang memberi kunci rusun-rusun tersebut. Seharusnya, unit rusun di Pinus Elok diperuntukan bagi warga yang termasuk dalam program relokasi dari sejumlah tempat. (baca: Cerita Rice, Penghuni Rusunawa yang Dirazia dan Pegawai DKI Jual-Beli Rusun, Jokowi: Nanti Dicopot)
