Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, atau sering disebut Ahok, menyayangkan banyaknya ruang rapat di Balai Kota yang tidak efisien. "Kantor-kantor kami itu ruang rapatnya tidak efisien. Untuk apa setiap SKPD ada ruang rapat?" ujar dia di Balai Kota, seusai blusukan, Kamis, 26 Maret 2014.
Dia mencontohkan ruang rapat yang berada di lantai yang dihuni Badan Pengelola Keuangan Daerah (BKPD). "Di BPKD lebih gila lagi. Di semua ruang rapat ada proyektor," kata Ahok. Ironisnya, ruang rapat masih banyak yang kosong.
Ahok sudah pernah meminta penggabungan ruang rapat satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di satu lantai saja. "Tapi mereka ngotot tidak bisa lagi," kata Ahok. Padahal, menurut dia, akan lebih efisien jika satu lantai dirombak menjadi ruang rapat. "Satu lantai buat ruang rapat. Disediakan pula lunch (makan siang), kopi, teh, gula. Ambil sendiri," kata Ahok.
Ia memperkirakan satu lantai bisa untuk 50 ruang rapat. Untuk pemakaiannya, menurut Ahok, sebelum rapat, para pengguna mendaftar dan menyebut jumlah peserta rapat. "Jadi, lebih disiplin." Ahok mengatakan hal seperti ini bisa diubah setelah ada perombakan dengan menyeleksi pegawai eselon III dan IV. Adapun untuk sementara ini, dia pasrah. "Ya sudahlah, namanya juga DKI." (Baca: Ahok: PNS DKI Banyak Nganggur).
