Taksi dan Bus Transjakarta mengisi bahan bakar gas di kawasan Pancoran, Jakarta (4/10). Gas untuk pengiriman Oktober naik 27,3 sen, atau 3,6 persen, di posisi US$ 7,931 per MBTU di pasar perdagangan New York. TEMPO/Rosdianahangka
TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal tetap mengutamakan pengadaan bus berbahan bakar gas untuk Transjakarta. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah tak akan beralih kembali ke bus solar meskipun Perda Transportasi yang baru disahkan memungkinkan penggunaan bus bertenaga solar, listrik, atau biofuel.
"Kami tetap akan pakai gas karena lebih murah," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 8 April 2014. "Tapi sementara menunggu (infrastruktur siap) kami boleh pakai solar dulu," ujarnya.
Penggunaan bus solar akan memungkinkan konsorsium Transjakarta membeli bus baru. Soalnya, menurut Ahok, selama ini mereka terkendala minimnya keberadaan SPBG. "Mau tambah bus tapi mengisi BBGnya sulit, kalau solar lebih mudah," katanya.
Konsorsium yang dia maksud adalah PT Trans Batavia, PT Jakarta Trans Metropolitan, PT Jakarta Mega Trans, dan PT Trans Mayapada Busway. Konsorsium itu terdiri dari perusahaan yang trayeknya hilang setelah ada Transjakarta. Keempat konsorsium itu ditunjuk langsung tanpa melalui tender ulang, dengan syarat harus menyediakan bus sendiri. (Baca juga: Tiga Direktur Pemenang Lelang Transjakarta Diperiksa).
Menurut Ahok, Pemprov DKI tetap akan meminta BBM bersubsidi dicabut dari Jakarta. Dengan begitu, selisih harga antara BBM dengan BBG akan semakin jauh dan pada akhirnya membuat warga tertarik beralih ke BBG. "Program pemerintah menyediakan converter ke gas pasti akan sukses, pengusaha juga berani investasi SPBG," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap membeli bus-bus baru yang menggunakan BBG. Dia optimistis pemerintah pusat nantinya bakal mengabulkan permintaan Pemprov DKI untuk mencabut BBM bersubsidi dari Jakarta. "Kan tinggal menunggu presiden baru," kata dia sembari tersenyum.
