Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, saat meresmikan lapangan mini soccer dan Jembatan Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (25/4). Di sela-sela acara, Jokowi menegaskan deklarasi calon Wakil Presidennya akan dilakukan di tempat yang menjadi simbol perjuangan, keberhasilan dan kebesaran masa lalu. TEMPO/Imam Sukamto
"Jangan on-off kaya kemarin, biar fokus," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014. Jika Jokowi cuti, secara otomatis pemerintahan DKI Jakarta diambil alih oleh Ahok. Kebijakan itu sesuai dengan peraturan pemerintah. (Baca: Ahok Siap Adu Kejantanan dengan Perokok)
Gubernur Jokowi akan cuti mulai pendaftaran calon presiden dibuka oleh KPU, yakni 18 Mei 2014. Adapun Kementerian Dalam Negeri menyatakan belum menerima berkas permohonan cuti Gubernur Jokowi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Didik Suprayitno mengatakan permohonan cuti itu belum diterima hingga Jumat, 2 Mei 2014. “Hingga saat ini belum kami terima permohonan cuti tersebut,” katanya saat dihubungi.
Menurut dia, permohonan cuti kepala daerah yang akan maju dalam pemilihan presiden sudah diatur dalam undang-undang. Aturan itu mengharuskan setiap kepala daerah harus mengajukan izin paling lambat tujuh hari sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan calon presiden yang bisa mengikuti pemilihan. Didik mengatakan izin itu nantinya ditujukan kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri.
Adapun setelah cuti diajukan, proses selanjutnya yaitu menunggu izin presiden. Jika diizinkan, kepala daerah itu bisa dibebastugaskan sementara dari jabatan strukturalnya untuk sementara waktu. Nantinya, roda pemerintahan daerah itu akan diserahkan kepada wakil kepala daerah yang ditunjuk presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
“Jadi, (kalau Jokowi cuti) nanti wakilnya (Basuki Tjahaja Purnama) yang akan memimpin Jakarta sebagai pelaksana tugas,” katanya. Didik menyatakan jika proses pengurusan izin itu tidak akan memakan waktu panjang. “Dalam satu hari bisa selesai perizinan cuti itu,” tuturnya.
