Prototipe kereta monorel buatan Indonesia terparkir di hanggar PT. Melu Bangun Wiweka, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, (4/2). Monorel ini lebih ekonomis hingga 75 persen dibanding produk luar negeri. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta 15 syarat untuk memenuhi selesainya perjanjian kerja sama. Hal ini sesuai dengan hasil rapat yang digelar pada Kamis, 5 Juni 2014.
"Banyak sekali yang dia (PT Jakarta Monorail) sembunyikan," kata dia di Balai Kota, Jumat, 6 Juni 2014. Karena itu, Ahok mengajukan syarat-syarat untuk dipenuhi agar proyek tersebut jelas dan bisa dilanjutkan. (Baca: Soal Monorel, Pemerintah Punya Dua Pilihan)
"Seperti misalnya mau buat depo di Tanah Abang. Depo itu mau berapa lebarnya dia enggak mau cerita," kata Ahok. Dia menjelaskan PT JM ingin membangun depo, tetapi tak menjelaskan seperti apa desain dan konstruksinya. "Kalau 2,5 meter mau berapa meter kangkangannya. Itu apa nanti jalan kita enggak jadi korbannya," kata dia.
Belum terjawab soal itu, PT JM pun mengungkapkan ingin membangun stasiun sepanjang 150 meter. "Di atasnya ada bangunan. Itu konstruksinya bagaimana? Apa bisa menopang 150 meter. Mana itu konstruksi hitungannya. Terus kajian lalu lintasnya mana? Kami pertanyakan itu," kata dia. Dia pun mempertanyakan mengenai kajian analisis dampak lingkungan (amdal) terhadap pembangunannya.
Namun, yang paling dikhawatirkan Ahok adalah mengenai pendanaan PT JM. "Kalau 70 persen (pinjaman), berarti harus ada 30 persen uang kontan dong," kata dia. Maka, Ahok pun ingin agar PT JM bisa membuktikan adanya uang tersebut. "Kalau kamu punya Rp 12 triliun, 30 persen-nya kamu harus tunjukkan ke saya Rp 3,6 triliun."
Terkait hal-hal tersebut, Ahok menyatakan memberi tenggat waktu selama dua bulan untuk menyelesaikannya. Jika memang tidak selesai dalam waktu itu, rencana kerja sama dengan PT JM akan dibatalkan. "Kami masih butuh monorel, tapi kan bisa diberi ke orang lain," kata dia. (Baca juga: Apa Kabar Proyek Monorel Jakarta?)
