TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memenangkan gugatan banding pekerja PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La) atas putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat), Selasa (26/3). PT TUN menganulir putusan P4P yang yang mendukung pemutusan hubungan kerja yang dilakukan manajemen Hotel Shangri-La terhadap 579 karyawannya. Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Marcus Lande, membatalkan surat putusan yang dibuat tergugat I P4P dan memerintahkan agar membuat surat baru yang menyatakan manajemen Hotel tidak putus hubungan kerja dengan karyawannya. Pengadilan memerintahkan agar manajemen Hotel mempekerjakan kembali pekerja yang di-PHK. Perkara pemecatan karyawan Hotel kategori diamond ini, dibuat terpisah dalam dua berkas. Berkas pertama berisi gugatan 20 orang pekerja Shangri-La, mewakili 159 pekerja yang dipecat pertama kali), sedangkan berkas kedua berisi gugatan 60 pekerja Shangri-La, mewakili 420 pekerja yang dipecat kemudian. Kuasa hukum P4P, Sunarto, masih akan memikirkan langkah yang akan dilakukannya atas putusan hakim. “Kita akan bawa ke sidang pleno P4P dulu,” ujarnya. Di lain pihak, kuasa hukum pekerja Shangri-La, Paulus R. Mahulette dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta berharap agar manajemen menyikapi keputusan PT TUN dengan arif. “Apalagi dari beberapa lembaga internasional, seperti ILO (International Labour Organization), menyatakan pekerja tidak bersalah dan meminta Shangri-La mempekerjakan mereka kembali,” tambahnya. Putusan majelis hakim yang memenangkan gugatan mereka, kontan disambut histeris oleh puluhan pekerja Shangri-La yang hadir di PT TUN, Jalan Cikini nomor 117, Jakarta Pusat. “Hidup buruh, hidup buruh,” teriak mereka berulang-ulang. Sekretaris serikat pekerja Hotel Shangri-La, Odie Hudiyanto, mengatakan, seluruh pekerja Shangri-La sangat gembira dengan putusan tersebut. “Kami akan menagih janji manajemen yang menyatakan siap mematuhi hukum di Indonesia,” katanya. Perselisihan pekerja dan manajemen Hotel Shangri-La ini berawal dari tindakan skorsing menuju PHK yang dilakukan manajemen atas diri Ketua Serikat Pekerja, Halilintar Nurdin. Atas nama karyawan, Halilintar menuntut agar manajemen Hotel memperbaiki sistem service charge, dan dana pensiun. Pemecatan ini mendapat dukungan dan solidaritas yang luas dari rekan-rekannya. Pekerja yang jumlahnya 579 orang itu sepakat mogok mulai 22 Desember 2000. Selain mogok bekerja mereka juga melakukan pemblokiran jalan masuk Hotel. Akibatnya, aktifitas hotel berhenti dan manajemen terpaksa menutup Hotel sampai 12 Maret 2001. Manajemen Hotel memutuskan hubungan kerja terhadap 579 karyawannya dengan alasan para pekerja telah melakukan aksi yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kepada karyawan yang dipecat, manajemen hanya memberikan pesangon sebesar satu bulan gaji. Pekerja yang tidak puas, memutuskan membawa kasus ini ke P4P. Dan seperti diketahui, pada keputusannya tanggal 1 Mei 2001, P4P memenangkan manajemen Hotel Shangri-La. “Sebagian pekerja dengan berbagai alasan akhirnya menerima putusan P4P. Sedangkan sebagian lainnya mengajukan banding,” kata Odie. (Ucok Ritonga-Tempo News Room)