TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta PT Jakarta Monorail untuk memperbaiki basic design dan detailed enginering design (DED) proyek kereta satu rel tersebut. Menurut dia, masih ada beberapa kelemahan dalam desain proyek tersebut.
"Khususnya stasiun yang melayang, (saya) masih belum sreg," kata Jokowi di Balai Kota setelah bertemu dengan PT Jakarta Monorail, Rabu, 20 Agustus 2014. Dia mengatakan PT Jakarta Monorail belum merinci dan menggambarkan teknis desain proyek monorel.
Salah satunya ihwal tiang-tiang penyangga stasiun. Jokowi dapat memahami solusi keterbatasan lahan di Ibu Kota adalah pembuatan stasiun layang. (Baca: Ahok ancam Putuskan Kerjasama Monorel)
Namun Jokowi menyebutkan PT Jakarta Monorail belum bisa memberikan gambaran jelas tentang penyangga stasiun tersebut. "Posisi tiangnya bagaimana, tebal, tinggi, serta berapa banyak jumlahnya," kata presiden terpilih ini.
Konsekuensinya, perubahan desain yang diminta Jokowi ini dibarengi perhitungan keuangan yang mesti disesuaikan. Dia meminta PT Jakarta Monorail kembali menghitung biaya proyek. (Baca:2 Penyebab Proyek Monorel Tersendat)
Jokowi mengimbuhkan, saat ini kebutuhan moda transportasi di Ibu Kota sudah semakin mendesak. Untuk itu, dia berharap monorel bisa menjadi salah satu solusi. "Tapi saya minta konsepnya matang terlebih dahulu," katanya.
SYAILENDRA
Berita Terpopuler
Baru Lima Persen Uang NKRI Beredar di Jawa Timur
R.J. Lino: Dirut BUMN Harus Berani Melawan
Citilink Tambah Frekuensi Penerbangan
Kenaikan Bunga The Fed Bebani Pemerintahan Jokowi
Bangun Pabrik Komponen, Samsung Setor US$ 20 Juta
Berita terkait
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
21 menit lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
4 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
4 jam lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
5 jam lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik
5 jam lalu
Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
5 jam lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
8 jam lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaRagam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
9 jam lalu
Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.
Baca SelengkapnyaJokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
16 jam lalu
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca Selengkapnya