Beberapa anak bermain air saat kampung mereka tengah terendam banjir di kampung pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa 11 November 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Jakarta tahun ini belum maksimal untuk mengantisipasi bencana banjir tahunan. Menurut dia, pejabat di Dinas PU masih menganut pola penyelesaian masalah di permukaan saja.
Ahok menuturkan selama ini upaya mengatasi genangan hanya berupa penambalan hotmix secara berulang kali. Dalam kurun beberapa tahun kemudian, jalan tersebut akan ditinggikan dengan beton. Ia berujar, pembuatan sodetan dan pembenahan gorong-gorong sebagai jalan keluar air justru lebih penting ketimbang meninggikan jalan yang menjadi proyek rutin.
Masalah itu, Ahok menuturkan, diperburuk dengan tidak adanya koordinasi suku dinas di pemerintahan kota dengan camat dan lurah setempat. Para camat dan lurah, kata dia, selalu berpendapat bahwa pembenahan saluran air merupakan tugas pejabat suku dinas. Padahal camat dan lurah seharusnya menjadi orang yang paling memahami masalah yang terjadi di wilayahnya. (Baca: Jakarta Selatan Rawan Banjir, Ini Lokasinya)
Untuk mengatasinya, ujar Ahok, mulai tahun 2015, camat dan lurah berperan penuh mengawasi lingkungan masing-masing. Mereka bertugas melaporkan kepada suku dinas mengenai setiap masalah yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, Ahok mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum juga harus memiliki alat pengeruk sendiri yang dibeli melalui e-catalog.
Dengan begitu, pengerjaan normalisasi sungai tak lagi bergantung pada kontraktor, tetapi pada pekerja harian lepas yang dikontrak secara individual. "Kami harus kerjakan pengerukannya sendiri," ujar Ahok.
