TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pekerjaan rumah telah menunggu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menganggap banyak persoalan di Ibu Kota yang harus diselesaikan Ahok, sapaan akrab Basuki. Pelbagai persoalan itu mulai dari reformasi birokrasi, komunikasi, pelayanan publik, kemacetan, banjir, dan kesejahteraan.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Selamat Nurdin menyebutkan, pekerjaan rumah utama Ahok adalah soal reformasi birokrasi. Menurut dia, perbaikan birokrasi tak cukup dengan merotasi dan melelang pejabat. Karena cara tersebut dinilai tidak efektif. "Birokrat itu butuh dilatih," kata dia di Gedung DPRD, Rabu, 19 November 2014.

Apalagi reformasi menggunakan cara ekstrim: memecat pejabat dan mengancam melaporkan ke penegak hukum. Ia menganggap bentuk ancaman justru membuat pejabat ketakutan sehingga tak mau bekerja. "Pemimpin itu bukan menakut-nakuti. Berikan kepercayaan kepada bawahan untuk bekerja."

Ketua PKS Jakarta itu juga menilai Ahok harus memperbaiki gaya berkomunikasi baik dengan Dewan maupun dengan masyarakat. Jangan menimbulkan keresahan, karena Jakarta ini plural. "Bagaimanapun juga Ahok ini dari minoritas," ucapnya. Ia meminta Ahok untuk menjaga harmonisasi dan kestabilan poltik di DKI.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jhonny Simanjuntak meminta Ahok untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Dewan. Karena, Dewan juga termasuk dari pemerintah daerah. "Selama ini jarang komunikasi. Apa susahnya sih bersilaturahmi," kata dia. Toh, komunikasi lancar membuat pemerintah semakin solid dan untuk kepentingan rakyat juga.

Selanjutnya: Pembenahan Pelayanan Publik
<!--more-->
Selain komunikasi, politikus PDIP Jhonny Simanjuntak, Ahok juga mesti memperbaiki sektor pelayanan publik, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ia menemukan masih banyak diskriminasi di sektor pelayanan publik. Ia mencontohkan, rakyat tak mampu masih kerap kesulitan dalam mengurus perizinan. "Banyak yang dipersulit," ucap dia.

Kemudian, pekerjaan rumah selanjutnya adalah masalah kemacetan. Ia mengakui telah banyak yang dikerjakan pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota, mulai dari pembangunan MRT, penerapan ERP, pembatasan kendaraan bermotor, dan lainnya. Namun, menurut dia, semua itu belum bisa mengendalikan kemacetan, sebelum angkutan umum diperbaiki. "Beri angkutan umum yang nyaman dan tidak menunggu lama," kata dia.

Ihwal proyek monorel, ia menilai megaproyek yang digagas sejak zaman Gubernur Sutiyoso itu tidak pas untuk mengatasi kemacetan. "Ini kan proyek warisan. Kurang cocok diterapkan," ucapnya.

Catatan lainnya adalah soal bagaimana mengatasi banjir di Ibu Kota. Menurut Jhonny, pemerintah DKI sudah berupaya menyelesaikan banjir. Misalnya dengan membangun 13 waduk serta membangun sodetan. Namun, dampak dari proyek tersebut belum dirasakan karena masih belum selesai. "Butuh waktu," ujar dia. Ia berharap dalam dua tahun ke depan pembangunan pelbagai proyek menanggulangi banjir bisa selesai.

Selanjutnya: Persoalan Kesejahteraan
<!--more-->
Jhonny juga meminta Ahok untuk memperhatikan kesejahteraan masyrakat. Program kesejateraan seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat perlu dievaluasi. Sebab, menurut dia, banyak penerima kedua kartu itu salah sasaran. "Di tingkat atas sudah benar tapi di lapangan yang mesti dievaluasi."

Ia mencontohkan misalnya banyak RT yang sengaja membubuhkan tanda gtanagn persetujuan mendapatkan KJP meski siswa tersebut mampu. Padahal banyak siswa di sekitar yang layak mendapatkan KJP. "Ini yang harus diperbaiki," ucap dia.

ERWAN HERMAWAN

Topik terhangat:
Jokowi Vs BBM Subsidi | Profesor Nyabu | Ahok Dilantik Jadi Gubernur

Berita terpopuler lainnya:
Ceu Popong Ajukan Pertanyaan 'Bodoh' di Paripurna
Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong
Ibas Bandingkan Kenaikan BBM Era SBY dan Jokowi
Jokowi: Jangan Tangkap Kapal Pencuri Ikan, tapi...