TEMPO.CO , Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan, pemerintah DKI batal membangun bandar udara di Marunda, Jakarta Utara. "Tak bisa dilanjutkan pembangunannya," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat, 28 November 2014. Sebagai gantinya, DKI siap membantu pemerintah pusat yang berencana membangun bandara di Karawang, Jawa Barat.

Menurut Ahok, bandara Marunda tidak mungkin direalisasikan karena arus lalu lintas udara di pantai utara Jakarta itu bakal bersinggungan dengan arus lalu lintas dadri Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Berdasarkan studi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, pesawat lepas landas dan mendarat di Marunda harus bergantian dengan pesawat yang berasal dari Bandara Soekarno-Hatta. Hal yang sama juga terjadi pada arus lalu lintas pesawat dari dan menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Artinya, kata Ahok, bandara Marunda tak mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Soekarno-Hatta.

Lahan reklamasi di Marunda yang semula untuk bandara, kata Ahok, selanjutnya dialihkan menjadi pelabuhan logistik untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok.

Untuk pembangunan Bandara Karawang, kata Ahok, pemerintah pusat masih mengkaji pengembangan rencana infrastruktur. Untuk itu, Pemerintah DKI tengah mempertimbangkan turut andil dalam pendanaan pembangunan bandara di Karawang. Proses tersebut, kata dia, akan dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo atau PT Pembangunan Jaya dengan skema kerja sama business-to-business (baca: Ahok Ingin DKI Bantu Danai Bandara Karawang).

Ahok menuturkan, pemerintah DKI akan menyurati Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memberitahu rencana tersebut. Tujuannya, konsep kerja sama yang disusun rampung bersamaan dengan dimulainya proses pembangunan. Sedangkan studi kelayakan atau feasibility study bandara sudah selesai pada awal Januari 2013 (baca: Studi Kelayakan Bandara Karawang Rampung ).

Selain dengan pemerintah pusat, Ahok bertutur, DKI juga akan menyampaikan rencana investasi tersebut ke Jawa Barat yang merupakan provinsi anggota Mitra Praja Utama. Dengan begitu, koordinasi antar-provinsi dapat berjalan tanpa mencampuri wewenang masing-masing provinsi. "Kami harus ikut bertanggung jawab karena bandaranya untuk kepentingan kami juga," ujar Ahok.

LINDA HAIRANI

Berita lain:
Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo
Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi
Ini Isi Surat Anas dan Akil ke Kepala Rutan KPK