Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan sejumlah anggota Dewan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan alasan serapan anggaran 2014 kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Interpelasi akan digulirkan saat penutupan buku anggaran pada 15 Desember mendatang. Hingga November 2014, serapan anggaran baru mencapai 36 persen dari total APBD sebesar Rp 72 triliun. (Baca: Ahok Terancam Tak Digaji Enam Bulan)
Menurut Taufik, hak interpelasi adalah bagian dari tugas mereka sebagai pengawas pemerintah. "Kalau tak ditanya, nanti rakyat yang akan bertanya kepada kami, 'kerjaan lu apa?'," kata Taufik saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Ahok Gandeng Konsultan World Bank)
Selain Taufik, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, juga menuturkan pernyataan serupa. Menurut Ghoni, mereka akan mempertanyakan serapan anggaran tersebut karena dinilai terlalu rendah dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. (Baca: Paripurna DPRD, Ahok dan Lulung Bercengkerama)
Selain urusan APBD, mereka juga berencana mempertanyakan persoalan lain yang pernah diadukan oleh masyarakat kepada DPRD. Misalnya, masalah demonstrasi dan penggusuran. "Apakah penggusurannya sesuai dengan prosedur?" ujarnya. (Baca: Ahok Setuju Kurikulum 2013 Ditarik)
Ghoni mengatakan DPRD pasti mendukung Ahok, asal program kerjanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia juga mengingatkan Ahok untuk tak mengeluarkan komentar yang membuat "panas" para anggota Dewan, sehingga membuat suasana tak nyaman. "Jangan sampai ada ucapan yang kurang pas," ujarnya. (Baca: Ahok Diminta Damaikan Kubu Prabowo dan Jokowi)
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Johny Simanjuntak, juga mengimbau Ahok tak mengeluarkan komentar yang kontraproduktif. Dia berharap calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mampu mengimbangi Ahok. "Kami berharap wakil gubernurnya bisa menjembatani," tuturnya. (Baca juga: Birokrasi DKI Jakarta Kedodoran, Apa Salah Ahok?)
