Petugas dari Badan Pertanahan Nasional didampingi sejumlah aparat keamanan melakukan pengukuran tanah di Taman BMW di Sunter, Jakarta, (5/12). Pemprov DKI Jakarta berencana akan membangun Stadion berstandar internasional. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menganggarkan dana pembangunan stadion di atas lahan Taman BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara, meski kalah dalam sidang gugatan di pengadilan tata usaha negara. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penganggaran ini dilakukan supaya pembangunan stadion tersebut simultan dengan pembongkaran Stadion Lebak Bulus.
"Agar simultan, pada 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menganggarkan pembangunan stadion di Taman BMW," katanya saat menyampaikan pidato tanggapan atas pertanyaan DPRD DKI dalam rapat paripurna dengan DPRD di Jakarta, Selasa, 20 Januari 2015.(Baca: Jokowi Targetkan Stadion BMW Rampung Dua Tahun.)
Menurut Ahok, pemerintah DKI tetap menghormati proses hukum yang masih berjalan. Saat pemerintah DKI masih menunggu sertifikasi sebagian lahan Taman BMW dari Badan Pertanahan Nasional. Ahok berharap sertifikat itu bisa keluar pada tahun ini. "Sekarang dalam tahap finalisasi," ujarnya.
Pernyataan ini, kata Ahok, bertujuan menjawab pertanyaan dua fraksi di DPRD. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebelumnya menyarankan agar pembangunan stadion itu ditunda. Sedangkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menanyakan status hukum Taman BMW. (Baca: Roy Suryo: StadionLebakBulus Boleh Dibongkar.)
Pada Rabu pekan lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan bahwa tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan stadion baru tersebut bukan milik pemerintah DKI. Tanah seluas 3 hektare itu merupakan milik PT Buana Permata Hijau.
Meski status tanah itu masih sengketa, Gubernur DKI yang kini telah menjabat presiden, Joko Widodo, meresmikan pencanangan pembangunan stadion itu pada Mei 2014. Stadion itu rencananya akan digunakan sebagai markas klub sepak bola Persija Jakarta. Jokowi mengklaim punya dua sertifikat atas tanah itu. (Baca: Tarik-Ulur LebakBulus, Target MRT Tak Berubah.)
Atas kekalahan gugatan ini, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan pemerintah DKI akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Menurut dia, pemerintah DKI akan menyewa pengacara andal untuk mengurus masalah ini.
