Hari Ini, Ahok Teken Kerja Sama dengan PPATK  

Reporter

Rabu, 21 Januari 2015 06:55 WIB

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berfoto bersama guru dan sudin pendidikan menunjukan surat kespakatan Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi yang sudah di tanda tangan di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan meneken nota kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hari ini, Rabu 21 Januari 2015. Tindakan ini dilakukan sebagai cara meminimalkan pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI.

Penandatangan kesepakatan kerja sama itu akan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta. Pemprov DKI akan diwakili Sekretaris Daerah Saefullah. Sedangkan Ahok dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat bertindak sebagai saksi. (Baca: Soal Anggaran Siluman, Pimpinan DPRD Temui Ahok)

Setelah meneken kesepakatan dengan PPATK, Ahok akan menerima Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Ruang Tamu Gubernur. PP Muhammadiyah bermaksud melaporkan hasil Kongres Nasional XVI Pemuda Muhammadiyah yang digelar pada November 2014.

Sedangkan Djarot akan menerima tamu dari Asosiasi Kesenian Kaligrafi dan Lukisan Arab-China, Ningxia. Setalah itu, Djarot akan diwawancarai salah satu stasiun televisi swasta. (Baca: Ahok Ingin Djarot Populer di Masyarakat.)

ERWAN HERMAWAN




Berita Terpopuler
Mahasiswi Berutang Rp 1 Miliar Dikenal Tertutup
Tolak Tawaran Jokowi, Sutarman Pilih Bertani
Tony Abbot Kirim Surat, Apa Reaksi Jokowi?
Siang Ini, Rhoma Irama Resmi Jadi Pejabat Negara




Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

3 jam lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

6 jam lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

9 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya