Pengerjaan proyek Mass Trapid Transit (MRT) di jalan Sudirman, Jakarta, 13 Agustus 2014. ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak sejumlah pengembang properti untuk membangun light rapid transit (LRT) atau transportasi rel cepat. Ini sebagai antisipasi dibatalkannya proyek pembangunan monorel yang telah ditolak anggarannya pada APBD 2015. (Baca: Beri PT JM Tenggat, Ahok Tetap Bangun LRT)
Pakuwon Group, salah satu pengembang, menyatakan tertarik ikut dalam proyek pembangunan LRT itu. Direktur Utama Pakuwon Group Stefanus Ridwan mengatakan segera menggelar rapat membahas ini. ”Kami siap untuk ikut serta,” katanya kepada Tempo, Jumat, 23 Januari 2015.
Menurut dia, ide pembangunan LRT ini sangat baik dan bisa memecahkan persoalan transportasi di Jakarta. ”Ini beda dengan monorel. Bisa lebih baik bermanuver dengan pembiayaan tak terlalu mahal,” ujarnya. Apalagi transportasi massal ini bisa terhubung dengan gedung-gedung di pinggir jalan. (Baca: Monorel Dinilai Lebih Cocok untuk Kawasan Wisata)
LRT merupakan sistem transportasi massal perkotaan berbasis rel yang mirip dengan MRT (mass rapid transit). Namun sistem transportasi ini berdaya angkut lebih kecil ketimbang MRT. Sistem ini banyak digunakan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Singapura.
Pada Kamis kemarin, 22 Januari 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengundang para direksi pengembang properti guna membahas proyek tersebut. Selain Pakuwon, peserta yang hadir antara lain Sedayu Group, Agung Podomoro Land, JIExpo, Summarecon, Panin Group, Lippo Group, dan Intiland. Ahok menjanjikan kepada para pengembang yang bersedia turut berinvestasi dalam proyek ini bakal mendapat kompensasi izin peningkatan koefisien luas bangunan pada properti mereka.
Ridwan pun mengatakan pengembang yang kemarin dipanggil Ahok umumnya menunjukkan ketertarikan. "Kini, tinggal bagaimana detailnya,” ujarnya. Misalnya, hal-hal apa saja yang bisa diberikan setiap pengembang dan kompensasi dari Pemprov DKI. Pakuwon sendiri segera membahas proyek bernilai investasi Rp 20 triliun ini. ”Kami diberi waktu hingga 30 Januari untuk menyampaikan sikap,” ujar Ridwan.
