Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempersiapkan tiga hal untuk membantu Kepolisian Daerah Metro Jaya memberantas premanisme. Upaya ini bertujuan mendukung mengurangi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh preman. "Kami juga berusaha membantu Polda," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 27 Januari 2015.
Ahok menjelaskan, upaya pertama dimulai dengan memperbanyak closed-circuit television (CCTV) di semua wilayah Ibu Kota. Tahun ini, Pemerintah DKI akan menerima 2.500 unit CCTV baru yang berasal dari tanggung jawab sosial perusahaan swasta. CCTV akan terhubung dengan Kepolisian dan memudahkan penyelidikan terhadap kasus kriminal. (Baca: Kisah Ahok dan Keluarga Saat Diancam Preman Pluit)
Langkah kedua, kata Ahok, yakni menghilangkan permukiman liar di Jakarta. Permukiman ini biasanya ditinggali oleh warga pendatang dan para preman. Lokasi ini juga kerap dijadikan tempat bersembunyi oleh banyak warga yang terlibat aksi kejahatan.
Warga yang tinggal di permukiman liar akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa. Setelah pindah, Ahok berujar tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga di tingkat kelurahan harus mendampingi anak dan istri penghuni rumah susun. Pendampingan berupa kegiatan mengasah keterampilan bertujuan menjadikan anak dan istri sebagai kontrol atas suaminya. "Para istri akan mempengaruhi suaminya supaya tak macam-macam," ujar dia. (Baca: Ahok Larang Motor, Fahrurrozi: Itu Bodoh)
Terakhir, Ahok akan merekrut preman menjadi petugas parkir resmi. Mereka akan menerima gaji sebesar dua kali dari nilai upah minimum provinsi melalui kontrak individu. Dengan begitu, mereka tak perlu mengutip atau memalak uang parkir dari warga. "Mereka bekerja sama dengan saya saja, menjadi preman resmi," kata Ahok.
