TEMPO.CO, Jakarta: Setahun menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama harus mengakui praktek korupsi di Pemerintah Provinsi DKI sudah berlangsung lama. Bahkan menurut Ahok, begitu biasa dipanggil, ia mendapati praktek-praktek itu terjadi di antara para birokrasi sendiri. "Jeruk makan jeruk," ujarnya kepada Tempo, 2 Maret 2014. Kini, dengan jabatan sebagai Gubernur, Ahok tak berubah. Ia masih kerap ceplas-ceplos menyebut soal mafia-mafia dalam birokrasi.

Berikut beberapa mafia yang pernah disebut-sebut Ahok:

1. Mafia Monas

Sulitnya menertibkan pedagang di Monas membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sekali-sekali tidak berbicara keras. "Pedagang juga butuh hidup," kata Ahok dalam acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, Sabtu, 13 Desember 2014.

Namun bukan Ahok namanya jika tidak menyampaikan masalah dengan sejelasnya. Ahok mempersoalkan adanya preman yang di Monas. Mereka, kata Ahok, semena-mena membagi-bagi wilayah Monas untuk kepentingan kelompok tertentu dan menimbulkan keresahan. "Bos-bos mafia preman yang pasang Pilox. Dipetakin," kata Ahok.

2. Mafia Lahan Proyek

Pusing dengan lamanya pembebasan lahan untuk proyek, Ahok mengusulkan penanggung jawab proyek untuk mengubah proses kerja. Ahok mengusulkan pembayaran harus bisa dilakukan sebelum pengerjaan proyek.

"Selama ini, warga 'disikat' dulu, lahannya dibayar belakangan," kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 20 November 2014. Ahok menuturkan pembayaran yang dilakukan pada awal proyek dapat dimanfaatkan untuk membeli lahan dan tempat tinggal baru.

Cara itu, menurut Ahok, biasa dilakukan oleh mafia tanah yang berasal dari warga sekitar atau pun pegawai negeri sipil. "Proyek kami lama selesai karena kadang ada mafianya," ujarnya.

3. Mafia Pemakaman

Mahalnya biaya pemakaman di Jakarta tidak membuat heran Ahok. Dia mengatakan salah satu penyebab munculnya mafia makam berasal dari warga. Warga, kata dia, seolah berlomba untuk memakamkan anggota keluarganya di bagian terdepan kompleks makam. Fenomena ini kemudian dijadikan celah bagi petugas administrasi di setiap pemakaman.

"Akhirnya warga dan petugas negosiasi, terciptalah harga kavling makam yang mahal," kata Ahok

Jalan keluarnya, Pemerintah DKI kini menampilkan daftar kaveling yang tersedia di setiap taman pemakaman umum di pelayanan terpadu satu pintu tingkat kelurahan. Dengan layanan ini data ketersediaan kaveling makam yang transparan. Namun, Ahok memberi syarat agar program berjalan sukses. "Masyarakat harus bantu awasi," ujar Ahok, 22 Januari 2015.

EVAN | PDAT | PELBAGAI SUMBER