TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah pusat tak akan ikut campur atau pun membantu ihwal kisruh pompa air antara Pemda DKI Jakarta dengan PT PLN (Persero). "Masalah banjir Jakarta lebih banyak urusan Pemda," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jumat, 13 Februari 2015.

Sofyan mengatakan masalah banjir di DKI Jakarta saat ini bisa dikendalikan dengan pompa. "Untuk pengadaan pompa, duit DKI (Jakarta) banyak banget," katanya.

Pemerintah pusat, ujar Sofyan, bukan berarti lepas tangan begitu saja. Sofyan mengatakan Presiden Joko Widodo mendorong agar sodetan, proyek yang dicanangkan Jokowi sewaktu jadi gubernur, agar dipercepat.

Pemerintah, kata Sofyan, sudah merencanakan penanggulangan banjir jangka menengah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun bendungan di Ciawi dan Sukamahi pada tahun ini. Sedangkan Kementerian Kehutanan akan melakukan penghijauan sepanjang hulu Sungai Ciliwung dan Cisadane, dan merevitalisasi waduk-waduk di Jakarta dan Bogor.

Banjir adalah musuh klasik yang selalu menerpa hampir sebagian besar DKI Jakarta. Berbagai cara diupayakan seperti pembangunan waduk, sodetan, normalisasi, hingga pengadaan pompa banjir, dilakukan Pemda DKI Jakarta.

Sedangkan, Kisruh antara PLN dan Ahok bermula dari peristiwa banjir di Jakarta akibat derasnya hujan sejak Senin dini hari 9 Februari 2015. Sejumlah wilayah Jakarta tergenang banjir, termasuk Istana Negara dan Balai Kota. Wilayah Jakarta Utara, di antaranya Kelapa Gading juga terendam. Ahok menduga terendamnya wilayah Jakarta Utara ini akibat berhentinya operasi pompa air di Waduk Pluit karena PLN memutus jaringan listrik di wilayah utara.

ANDI RUSLI