TEMPO.CO , Jakarta - Program penanganan kemacetan dan penanggulangan banjir masih menjadi prioritas pemerintah DKI Jakarta tahun ini. Program tersebut menjadi misi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan tertuang dalam Racangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tahun ini, sekitar Rp 4,6 triliun digelontorkan Ahok untuk program mengatasi kemacetan dan penaggulangan banjir. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan program-program yang disampaikan Ahok dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015, Senin, 12 Januari 2015 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

Salah satu program mengatasi kemacetan adalah pembangunan transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT). Ahok menganggarkan dana sekitar Rp 518 miliar untuk kegiatan pembebasan lahan.

Sedangkan untuk mengatasi banjir, salah satu programnya yakni pembangunan Jakarta Emergency Dredging Initiative sebesar Rp 458 miliar. "Fokusnya tetap banjir dan macet," ujar Ahok.

Selain itu, Ahok melanjutkan, fokus anggaran 2015 mengenai pedagang kaki lima, parkir meter, electronic road pricing, sampah, dan lainnya. Persoalan sampah, ke depan ia ingin sampah dikelola secara mandiri. Termasuk sampah di perumahan mewah harus bisa dikelola sendiri. "Kalau enggak dia harus bayar ke kami."

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, besaran anggaran turun karena telah mendapat koreksi dari Dewan. Ia menuturkan awalnya pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 76,9 triliun namun dikoreksi oleh Dewan menjadi Rp 77 triliun.

Jumlah tersebut meningkat karena ada penambahan sisa lebih penggunaan anggaran 2014 sebesar Rp 18 triliun. Jumlah anggaran turun kembali setelah dikoreksi oleh Dewan. Penurunan dikarenakan silpa DKI yang hanya Rp 8,9 triliun serta penyertaan modal hanya untuk tiga Badan Usaha Milik Daerah yakni, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, dan PT Bank DKI sebesar Rp 5,6 triliun.

ERWAN HERMAWAN