Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuka apel besar Komitmen Aplikasi Deklarasi Sekolah Bersih, Damai dan Anti Korupsi se-Jakarta di Taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, 30 Desember 2014. Acara ini untuk menjadikan guru-guru teladan yang baik bagi siswanya. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO , Jakarta - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggulirkan hak angket ihwal kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 mendapat tanggapan luas. Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD, Lucky P. Sastrawiria, menyebut 80 anggota DPRD sudah meneken pengajuan hak angket terhadap Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Lucky mengatakan antusiasme anggota DPRD menyambut hak angket karena tak ingin kisruh APBD berlarut-larut. Kondisi itu, kata dia, bisa menyebabkan program pembangunan di Ibu Kota mandek. "Rasanya pengumpulan dukungan hak angket sudah selesai pada Senin besok," kata dia saat dihubungi pada Ahad, 22 Februari 2015.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD, Bestari Barus, menambahkan desakan menggulirkan hak anget tak hanya dipicu kisruh pembahasan ABPD, tapi karena serapan anggaran DKI tahun lalu yang sangat rendah. Selain itu, Ahok kerap mengeluarkan hujatan dan tudingan pada DPRD, misalnya soal perampokan APBD hingga Rp 8 triliun. "Ada juga ancaman Ahok pada jajarannya untuk tak menjalankan program bila tak sesuai APBD," ujarnya.
Bestari menambahkan bila seluruh anggota telah meneken pengajuan hak angket, berkas diajukan ke pimpinan DPRD yang akan mengagendakan pembahasan pada rapat paripurna. Forum itu, dia menambahkan, menjadi kesempatan untuk menyetujui atau menolak bergulirnya hak angket.
Bila pengajuan hak angket disetujui paripurna, panitia menggelar penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan penjabatnya, saksi, pakar, dan organisasi profesi. Dalam konteks ini, kata Bestari, Dewan akan menggali proses pembahasan dan perancangan APBD. Sebab ada kecurigaan anggaran dirancang oleh staf ahli Ahok yang disebut "Tim Surabaya".
Menurut Bestari, ujung dari hak angket ialah pernyataan sikap Dewan yang diambil maksimal 60 hari sejak disetujui dalam Rapat Paripurna. Kemungkinan sikap itu mulai dari pemakluman, pemberian masukan dan kritik pada Ahok, hingga pemakzulan. "Pemakzulan itu opsi terakhir bila ada kesepakatan antar anggota Dewan," kata dia.
