TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak gentar menghadapi rencana penggunaan hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, Basuki punya tujuan memperbaiki pola perencanaan anggaran yang selama ini dinilai tak transparan.

ICW menilai manuver Ahok membeberkan anggaran siluman dalam beberapa sektor pendanaan sebagai aksi nyata perbaikan praktek politik anggaran. "Biar publik yang menilai anggaran versi siapa yang menyimpan celah korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Februari 2015.

Sebelumnya, Ahok dan DPRD terlibat friksi tajam. Gesekan ini dipicu pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. Akibat gesekan itu, muncul rencana Dewan menggulirkan hak angket untuk mempersoalkan manuver Ahok dalam pembahasan APBD.

Firdaus mengungkapkan, dalam proses perencanaan anggaran , sering ada program yang diusulkan Dewan pada detik-detik terakhir sebelum penetapan. Fenomena ini membuat pengguna anggaran heran. Apalagi pos anggaran yang diduga fiktif itu bisa cair. Dalam kasus Ahok dan DPRD, fenomena itu ditemui pada sektor pendidikan, yang memiliki program dengan nilai fantastis dalam RAPBD 2015.

Dia mendorong Ahok tak ragu melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menilai anggaran versi eksekutif dan Dewan. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga didesak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki indikasi penyimpangan anggaran. "Setidaknya BPKP dan KPK bisa mencegah sebelum APBD disepakati," ujarnya.

RAYMUNDUS RIKANG