TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan e-budgeting merupakan inovasi pemerintah dalam penyusunan anggaran berbentuk software. Sistem tersebut dibuat untuk membentengi program kegiatan yang telah disusun satuan kerja perangkat daerah agar tidak digangsir oleh aggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika penyusunan masih menggunakan aplikasi excel, Ahok--sapaan akrabnya--berujar, Dewan gampang mengutak-atik kegiatan yang telah disusun.

"Kalau pakai excel kamu bisa comot-comot 10-15 persen seenaknya. Karena semua orang bisa nge-print sendiri. Nah kalau masuk e-budgeting, kamu enggak bisa buka," kata dia di Balai Kota, Jumat 27 Februari 2015.

Ahok mengatakan, sistem tidak bisa dibuka oleh siapapun kecuali yang memegang password. Password hanya diketahui oleh dia dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. "Makanya orang DPRD kesulitan. Kalau dulukan dia maksain orang untuk ngisi, SKPD ngisi. Jadi ada dana siluman," ucapnya.

Dana siluman muncul ketika SKPD merasa tidak mengusulkan kegiatan namun ada dalam APBD. Perilaku lama anggota DRPD masih dilakukan, mereka ingin memasukan kegiatan senilai Rp 12,1 triliun. Namun, Ahok menolaknya. Menurut Ahok, Dewan tak memiliki hak budgeting, pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013. DPRD tidak bisa lagi membahas APBD sampai satuan tiga, atau kegiatan terinci. "Mereka sudah enggak berhak susun."

Penyusunan anggaran merupakan haknya eksekutif. Ahok mengatakan, setiap kegiatan dalam APBD merupakan implementasi Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah. Misalnya, membangun rumah susun, sekolah, dan lainnya. "Itu hak kami, mereka hanya mengawasinya. Kita curang apa enggak? Nyuri duit? Kok malahan dia yang ngatur-ngatur beli barang?" ujar Ahok.

Ia mengklaim e-budgeting memiliki payung hukum. Payung hukumnya terkait dengan aturan yang mengamanatkan anggaran harus transparan, akuntabel, dan terbuka. Selain itu, e-budgeting juga akan dijadikan model oleh Presiden Jokowi untuk mengontrol anggaran setiap pemerintah daerah.

Indonesia Corruption Watch meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak gentar menghadapi rencana penggunaan hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, Basuki punya tujuan memperbaiki pola perencanaan anggaran yang selama ini dinilai tak transparan.

ICW menilai manuver Ahok membeberkan anggaran siluman dalam beberapa sektor pendanaan sebagai aksi nyata perbaikan praktek politik anggaran. "Biar publik yang menilai anggaran versi siapa yang menyimpan celah korupsi," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas saat dihubungi Tempo, Kamis, 26 Februari 2015.

ERWAN HERMAWAN