TEMPO.CO, Jakarta - Tiga camat dari Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tambora kaget saat ditanya mengenai pengadaan Uninterruptible Power System (UPS). Ketiganya mengaku tak mengusulkan pengadaan UPS untuk menopang kinerja di kantor kecamatan.
"Waduh! Apa lagi itu? Saya tidak pernah usulkan itu," kata Camat Tamansari Paris Limbong kepada Tempo, Ahad, 1 Maret 2015.
Camat Kebon Jeruk Agus Triono juga mengatakan tak merasa pernah mengajukan pengadaan UPS untuk menunjang kinerja kecamatan. Camat Tambora Mursidin pun tak tahu-menahu ihwal pengadaan UPS untuk kantor Kecamatan Tambora. "Waduh! Itu untuk apa ditaruh di kecamatan?" katanya terheran-heran.
Ketiga camat ini mengaku UPS bukan kebutuhan mendesak untuk kantor kecamatan. "Yang dibutuhkan kantor Kecamatan Tambora adalah perbaikan saluran supaya tidak banjir, bukan UPS," ujarnya. Menurut dia, pelayanan akan tetap diberikan untuk masyarakat ketika listrik padam. "Lagi pula tidak ada data-data yang sangat-sangat penting diselamatkan ketika listrik tiba-tiba padam, terlebih ada SOP untuk mengamankan data."
Paris Limbong bahkan mengatakan akan menolak barang tersebut jika datang ke kantor. "Belum butuh, untuk apa?" ucapnya. Paris mengatakan proyek pengadaan sarana dan prasarana sebaiknya yang betul-betul menyasar pada kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, ramai diberitakan mengenai pengadaan UPS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hasil pembahasan komisi DPRD untuk 8 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Delapan kecamatan itu adalah Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Kecamatan Tambora. Nilai pengadaan per UPS untuk setiap kecamatan sebesar Rp 4.220.000.000.
Usulan pengadaan UPS tersebut ditandatangani di Jakarta pada 27 Januari 2015 oleh pemimpin Badan Anggaran, Ir H Triwisaksana Msc; Ketua Komisi A.H. Riano P. Ahmad; H Petra Lumbun SH MH, dan Syarif M SI. Usulan dicantumkan dari lembar 190 hingga 192 RAPBD 2015 hasil pembahasan di Komisi A DPRD.
DINI PRAMITA
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
5 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
8 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
3 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
4 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
4 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
7 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
9 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
35 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya