Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah bahwa dirinya mengusulkan program pembuatan buku trilogi mengenai dirinya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Program tersebut tercantum dalam APBD yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
"Ini fitnah, saya kaget. Gila, saya masih mampu membuat buku sendiri," kata Ahok, sapaan Basuki, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu, 28 Februari 2015.
Program tersebut ditemukan pada pos anggaran Dinas Pendidikan melalui pembahasan Komisi Kesejahteraan Rakyat (Komisi E) DPRD DKI Jakarta. Menurut Ahok, program tersebut muncul setelah rancangan Peraturan Daerah APBD 2015 disahkan pada 27 Januari 2015 lalu. Setelah pembahasan antara pemerintah DKI dan DPRD, pagu anggaran bagi Komisi E juga meningkat menjadi Rp 14,3 triliun dari Rp 9,7 triliun.
Ahok menjelaskan anggaran siluman yang muncul secara tiba-tiba bukan baru kali ini terjadi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berturut-turut menemukan anggaran proyek fiktif pada APBD 2013 dan 2014.
Untuk itu, tahun ini Ahok berkukuh menerapkan sistem penyusunan anggaran secara elektronik (e-budgeting) guna menghindari anggaran siluman. "Kami sudah meminta BPKP menginvestigasi kerugian negara pada APBD tahun lalu," kata Ahok.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa mengatakan proyek pengadaan buku trilogi Ahok tak pernah dibahas dalam rapat komisi. Ia mengklaim komisinya juga tak pernah mengusulkan program tersebut. "Saya selalu hadir dalam rapat, tak ada pembahasan buku trilogi," kata dia saat dihubungi.
