TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD Jakarta, Steven Setiabudi Musa, mengatakan proyek pengadaan buku trilogi Ahok tak pernah dibahas dalam rapat komisi. Anggota Dewan, menurut Steven, juga tak pernah mengusulkan program tersebut. "Saya selalu hadir dalam rapat, tak ada pembahasan buku trilogi," kata Steven saat dihubungi, Sabtu, 28 Februari 2015.
Anggota Badan Anggaran tersebut menuturkan program itu kemungkinan diusulkan oleh Dinas Pendidikan. Sebab, menurut dia, pembahasan anggaran juga dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI. "Mungkin satuan kerja perangkat daerahnya sedang cari muka ke Ahok," ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman membantah jika kegiatan pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 merupakan usulan Dinas. "Kami tidak pernah mengusulkan itu," ujarnya saat dihubungi, Ahad, 1 Maret 2015.
Dinas, menurut dia, hanya mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, misalnya rehabilitasi gedung sekolah. Selain itu, pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah jelas, bahwa semua usulan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah bersih, tidak ada titipan dari anggota DPRD.
"Kami tidak menerima titipan dari DPRD, karena kami bukan staf mereka. Kami stafnya Gubernur," ucapnya. Pengadaan buku trilogi Ahok, ujar dia, murni usulan Dewan. Sebab, dalam pembahasan di tingkat Komisi, tidak ada kegiatan seperti itu. "Itu muncul tiba-tiba."
LINDA HAIRANI | ERWAN HERMAWAN
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
20 jam lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
23 jam lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
1 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
4 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
4 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
5 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
7 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
9 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
36 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya