TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi konflik seputar APBD DKI antara DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI bisa memunculkan solusi.

"Ini, kan, dijembatani, mudah-mudahan ada solusi. Saya cuma mengingatkan Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) kalau APBD itu harus dibahas," kata Prasetyo setibanya di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.

Prasetyo sepakat mediasi ini berguna untuk menyinkronkan komunikasi kedua belah pihak. Ia mengatakan DPRD hanya tak sepakat dengan ucapan Gubernur Basuki bahwa DPRD adalah penipu.

"Dia (Basuki) bilang DPRD itu penipu. Saya enggak suka. Saya sepakat APBD 2015 harus dibela," ujar Prasetyo. "Saya suka dengan Ahok, tapi saya enggak suka kalo dia memfitnah. Dia itu pimpinan Jakarta, presidennya Jakarta."

Prasetyo menambahkan, jika memang ada anggota DPRD yang bersalah dalam penyusunan APBD, orang itu harus ditangkap. Hal yang sama berlaku buat personel satuan kerja perangkat daerah yang bersalah.

Ihwal perseteruan DPRD dan DKI Jakarta, Prasetyo mengatakan hal semacam ini baru kali ini terjadi di era kepemimpinannya sebagai Ketua Dewan. "Baru pertama kali pembahasan anggaran terbuka untuk umum ini di era saya. Saya enggak suka gontok-gontokan," ujarnya.

Hari ini Kementerian Dalam Negeri menggagendakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI untuk menyelesaikan sengkarut APBD 2015.

Pertemuan ini juga akan membahas penerbitan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang APBD 2015. Surat keputusan ini tetap akan terbit pada 8 Maret mendatang meski konflik antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI ihwal penyusunan anggaran masih berlangsung.

AISHA SHAIDRA