Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 buntu. "Hasilnya deadlock (buntu)," kata anggota DPRD, Prabowo Soenirman, di gedung DPRD, Kamis, 5 Maret 2015.
Karena buntu, keputusan mengenai kisruh APBD ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Namun, salah satu orang dekat Ahok mengatakan, jika buntu mantan Bupati Belitung Timur itu akan mengusulkan menggunakan APBD 2014. "Kami tidak tahu apakah pakai 2014 atau enggak terserah Menteri," ujar Wakil Ketua DPRD Lulung Lunggana.
Kisruh APBD DKI bermula dari perbedaan dokumen yang diberikan Ahok ke Kementerian dengan hasil pengesahan pada 27 Januari lalu. Ahok tak mau menyerahkan APBD hasil pembahasan dengan DPRD karena terdapat anggaran siluman Rp 12 triliun.
Setelah mediasi, DPRD menggelar rapat gabungan. Rapat membahas soal isi mediasi yang berlangsung ricuh. Prabowo menuturkan, dalam mediasi Ahok memarahi semua satuan kerja perangkat daerah. "Gila dia marahi semuanya," ucap Prabowo.
Karena, tak tahan melihat SKPD dimarahin, Prabowo melanjutkan, DPRD pun balik memarahi Ahok. "Semua anggota DPRD marahin dia," katanya.
