Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) menemui warga yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat mendatanginya di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. Para Aktivis tersebut menggelar aksi `Save Ahok`. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Upaya mediasi yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri terkait dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 belum menemukan solusi.
Mediasi yang berlangsung pada Kamis, 5 Maret 2015, buntu. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan sejumlah anggota Dewan berkukuh Kementerian harus mengakui draf rancangan APBD versi masing-masing. Lalu, bagaimana jalan keluarnya?
"Yang jelas Jakarta harus punya APBD. Kalau enggak ada APBD enggak boleh nerima pemasukan, dong, enggak boleh pengeluaran," kata Ahok saat ditemui di kantornya seusai mediasi, Kamis, 5 Maret 2015.
Jika Ahok dan Dewan tetap pada pendirian masing-masing ihwal penetapan APBD, akan dikeluarkan peraturan gubernur. "Kalau deadlock, kami lapor ke Menteri Dalam Negeri, lalu mengusulkan draf peraturan gubernur dengan menggunakan plafon anggaran 2014," ujar Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Ahok mengatakan lebih enak mengatur anggaran menggunakan peraturan gubernur. "Kalau ribut APBD DKI sampai 2017, akan pakai pergub melulu," ujar Ahok.
"Kami bisa belanja lebih benar, saya bisa bangun rusun lebih banyak sama Pak Wagub," kata Ahok sembari melirik Djarot yang berdiri di sampingnya siang itu.
