Gubernur DKI Basuki T. Purnama (Ahok) mendengarkan seorang aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia saat membacakan petisi dukungan mereka kepada Ahok di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menjamin hak angket akan terus berjalan meski ada fraksi yang mencabut dukungannya.
Alasannya, kata dia, Pemerintah DKI Jakarta menyalahi prosedur penyusunan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Ini hak yang harus saya perjuangkan," kata Prasetio, Sabtu, 7 Maret 2015.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, selama ini dewan selalu mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Prasetio menganggap Ahok memiliki terobosan-terobosan yang mutakhir dalam membenahi Jakarta. Meski begitu, ia mengatakan terobosan tersebut harus selalu berada dalam koridor hukum.
Penggunaan hak angket tersebut, tutur Prasetio, bertujuan mencari solusi dari perbedaan pendapat antara kedua instansi. Ia berujar masalah ini seharusnya bisa dimitigasi sejak awal melalui komunikasi. Namun, ia mengatakan hal yang terjadi justru sebaliknya.
Pemerintah DKI, kata Prasetio, tak menyampaikan prosedur yang ditepuh saat menyusun anggaran. Sebabnya, ia berujar Dewan baru menerima surat pemberitahuan penyempurnaan anggaran dari Pemerintah DKI saat revisinya sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri pada 23 Februari 2015 lalu. "Saya ingin membuktikan tidak ada tutup menutup masalah anggaran," ujar Prasetio.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD, Bestari Barus, mengatakan pencabutan hak angket yang dilakukan oleh partainya tak berarti mengabaikan perkembangan hak tersebut di kemudian hari.
Meski Fraksi Nasdem memutuskan mencabut hak angket, Bestari menjamin fraksinya akan tetap mengkritisi rekan-rekannya di Dewan jika mereka menyalahi peraturan saat proses hak angket berlangsung. "Tak hanya Dewan, kami juga tetap mengkritisi pembangunan di DKI," kata dia.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menolak berkomentar soal hak angket. Menurut dia, hal terpenting yang harus dilakukan Pemerintah DKI yakni memnjamin hak tersebut tak mengganggu pelayanan publik di Jakarta. "Saya tidak bisa komentari, itu masalah politik, hukum, dan pemerintahan" ujar Saefullah.
