Wartawan memfoto rilis hasil investigasi ICW, di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 9 Maret 2015. Kisruh dana UPS yang dianggap anggaran siluman ini menyebabkan ketegangan antara Gubernur Jakarta, Ahok, dan DPRD DKI. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Tim angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menjadwalkan memanggil tim anggaran pemerintah daerah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015, Kamis, 12 Maret 2015.
Ketua tim hak angket, Ongen Sangaji, mengatakan tim anggaran diminta menjelaskan soal proses penganggaran. "Nanti pukul 10.00 kami panggil," kata dia, Kamis, 12 Maret 2015.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku siap dengan pemanggilan tersebut. Saefullah merupakan koordinator tim anggaran. Selain Saefullah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuti Kusumawati dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono ada dalam tim itu.
Menurut Saefullah, tim sudah menyiapkan segepok dokumen untuk menjelaskan soal proses penganggaran yang benar kepada tim angket. "Kami ingin mereka semua tahu bagaimana prosesnya," ucapnya di Balai Kota.
Pada Rabu, 11 Maret 2015, tim angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta kemarin memeriksa konsultan anggaran berbasis digital (e-budgeting) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gagat Wahono. Pemeriksaan dilakukan lantaran adanya kabar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyewa 20 orang sebagai tim konsultan e-budgeting.
Dalam pemeriksaan itu, Gagat “dikeroyok” sepuluh anggota Dewan yang tergabung dalam tim angket. Awalnya, Gagat didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono. Namun Ongen mengusir Heru dari ruang sidang.
