TEMPO.CO, Jakarta -Tim Angket DPRD DKI berpikir ulang untuk memanggil istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Veronica Tan. Pemanggilan Veronica terkait dengan keikutsertaannya dalam rapat revitalisasi Kota Tua bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

"Kalau (pemanggilan sebelumnya) dirasa cukup, ya, sudah. Tapi kalau harus panggil (orang) lagi, ya, panggil. Kita ada rapat internal untuk mempertimbangkan apakah sudah cukup atau enggak," kata Sekretaris Tim Angket Selamat Nurdin di ruang serbaguna gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Maret 2015.

Selamat mengatakan Tim Angket belum mengirim surat panggilan kepada Veronica. "Kami hati-hati. Kami tidak mau dicitrakan asal," kata Ketua Fraksi PKS di DPRD tersebut.

Pernyataan itu berbeda dengan sikap Ketua Tim Angket DPRD DKI Mohamad Sangaji, yang sebelumnya menyebut penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan lewat Ahok Center ada hubungannya dengan Veronica. Ongen--sapaan politikus Partai Hanura itu--justru mengatakan pemanggilan Veronica berkaitan dengan pembahasan APBD. “Pokoknya ada kaitannya,” ujarnya.

Menurut Ongen, panitia angket sengaja tidak membuka alasan detail pemanggilan istri Ahok karena khawatir ada pihak yang memberikan data untuk tujuan pembenaran. "Nanti mereka siapkan lagi data-datanya," ucap Ongen, Kamis, 12, Maret. Rencananya Veronica dipanggil agar datang pada pekan depan.

Ongen mengatakan dana yang didapat dari tanggung jawab sosial perusahaan harus dipertanggungjawabkan dan diaudit. Pemimpin Komisi D DPRD, Mohammad Sanusi, sebelumnya mencurigai adanya kompromi di balik kesepakatan antara pengembang dan Ahok sebagai gubernur dalam pembangunan Waduk Ria-Rio, Waduk Pluit, dan Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda. “Tidak ada makan siang yang gratis,” katanya.

Sanusi mengatakan, jika benar Ahok Center mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini bisa merugikan. Dia beralasan, duit dari perusahaan pengembang seharusnya bisa dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). “Jika dia masuk PAD, kan bisa diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan,” katanya.

Gubernur Basuki membantah kabar bahwa Ahok Center ikut mengelola bantuan dan sumbangan dari pihak swasta (CSR). Dia berujar, organisasi itu hanya bertugas mengawasi penerimaan bantuan bagi pemerintah DKI. "Mana pernah mereka mengurus CSR?" kata Ahok. Ahok menjelaskan, Ahok Center merupakan organisasi yang dibentuk relawannya saat kampanye Pemilihan Gubernur DKI 2012.

AISHA SHAIDRA