TEMPO.CO, Jakarta - Konflik antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI masih membara. Ahok bersikeras menolak proyek selundupan senilai Rp 12,1 triliun yang diajukan Dewan. Dia melaporkan dana siluman itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan DPRD sepakat menggunakan hak angket atau investigasi terhadap Ahok. Banyak yang curiga bahwa hak angket itu upaya mendongkel Ahok dari kursi Gubernur DKI. Abraham Lunggana adalah salah satu pemimpin DPRD yang ngotot menggunakan hak itu.

Lulung--panggilan Abraham Lunggana--adalah Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat ini dia menjabat Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Ini merupakan paguyuban atau payung bagi puluhan organisasi yang didirikan warga Betawi. Ketua Bamus Betawi adalah Djan Farid, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta.

"Lulung enggak cocok jadi panutan. Dia bukan Betawi kalau ngomong-nya begitu," kata Ubung, koordinator Mat Peci--salah satu ormas Betawi, kepada Tempo, Selasa, 17 Maret 2015. Ubung mengaku muak dengan ucapan Lulung kepada Ahok. "Apalagi dia sering bawa-bawa nama Tuhan," tuturnya.

Ubung menilai Lulung tidak menyukseskan pemberantasan korupsi. Dia memprotes tuduhan Lulung bahwa Ahok sebagai gubernur yang tidak becus bekerja. "Justru di tangan Ahok ada program yang dirasakan betul sampai ke bawah," ucapnya. Misalnya Kali Ciliwung yang kini mulai tertata dan normal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

DINI PRAMITA