Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi (tiga kiri), bersama para wakil ketua DPRD, menerima surat persetujuan dari anggota fraksi dalam rapat paripurna hak angket di DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Selasa, 16 Maret, dan Rabu, 17 Maret 2015, sejatinya merupakan agenda Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta untuk membahas hasil evaluasi RAPBD DKI 2015 dari Kementerian Dalam Negeri dengan anak buah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun tanda-tanda pembahasan berlangsung efisien tak terlihat sama sekali selama dua hari ini. Pertemuan pertama Selasa kemarin, ditunda dengan alasan anak buah Ahok tak menyediakan bundel cetakan dokumen RAPBD yang dikirim ke Kemendagri.
Sedangkan pertemuan kedua yaitu Rabu, 18 Maret 2015, berlangsung sekitar tiga jam. Tak berbeda dengan hari pertama, pembahasan justru melenceng dari hal-hal yang seharusnya dibahas.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Heru Budi Hartono mengeluhkan pertemuan tersebut. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu mengatakan pembahasan dengan DPRD malah tak ada kaitannya dengan anggaran. "Enggak ke anggaran, ngaco ke mana-mana, ya kayak begitu, emang begitu," ujar Heru, Rabu, 17 Maret 2015.
Pertanyaan yang dilontar oleh Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi misalnya, banyak menyorot hal-hal teknis yang sudah terjadi atau perlu penanganan dari pihak dinas. Padahal tujuan akhir dari pertemuan yang akan berlangsung selama dua hari mendatang ini adalah menghasilkan peraturan daerah untuk mengesahkan anggaran selama setahun mendatang.
Gubernur Ahok pun meragukan pertemuan dengan DPRD untuk membahas evaluasi RAPBD 2015 ini akan berbuah peraturan daerah untuk pengesahan RAPBD. "Saya merasa bisa tidak jadi perda. Ini hanya soal waktu jadi pergub. Kami siap-siap kalau ini jadinya perda dan pergub," ujar Ahok.
